Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PANDEMI covid-19 tak menghalangi PT Indonesian Air & Marine Supply (Airin) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan gebrakan bisnis dan membantu sektor usaha lain di Tanah Air agar tetap bergerak.
Diakui bahwa sektor industri logistik berdasarkan survei Badan Pusat Statitsik (BPS) pada kuartal II 2020 tercatat mengalami penurunan paling tajam atau minus 29,22%. Namun PT Airin telah melakukan sejumlah inovasi layanan kepada perusahaan khususnya di bidang logistik dan pergudangan.
Terbaru, manajemen PT Airin juga memberikan solusi kepada BUMN lain yakni PT Barata Indonesia (Persero) untuk membantu menurunkan biaya logistik yang selama ini nilainya cukup besar.
“Alhamdulillah PT Airin memberikan solusi bersama PT Pelindo untuk mengurangi biaya demurrage (biaya kelebihan waktu berlabuh) barang PT Barata yang cukup tinggi, hampir Rp 300 miliar,” kata Direktur Utama PT Airin, Rudolf Valintino Bey, pada Seminar Nasional Manajemen 5 (Senima) yang diadakan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) secara online, Senin (5/10).
“Ke depannya itu diharapkan tidak ada lagi, makanya PT Airin mengusulkan dengan bisnis atau regulasi pemerintah setempat untuk memanfaatkan Pusat Logistik Berikat (PLB). PT Barata menyambut baik dengan pengurusan berikat logistik ini,” ujar Rudolf.
Terobosan tersebut, kata Rudolf, mampu menghemat 70% biaya storage yang dilakukan PT Barata, sedangkan PT Airin mendapat keuntungan dari PLB.
Dari sisi regulasi, menurut Rudolf, pemanfaatan PLB juga tidak menyalahi aturan karena sudah ada ketentuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Dirjen Bea dan Cukai.
“Dengan BUMN, kami sudah lakukan beberapa minggu ini, Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mencapai 30% dari pendapatan PLB tersebut dilakukan oleh PT Airin,” ujar dia.
Menurut Rudolf, PLB merupakan bisnis yang sangat menarik. Bisnis ini membantu pemilik barang untuk menunda pembayaran pajak sampai barang tersebut digunakan oleh user.
Layanan tersebut juga memudahkan pelaku usaha karena bisa mengurangi biaya logistik. Dari pihak pemerintah juga diuntungkan dengan adanya penundaan pajak ini karena akan meningkatkan kinerja impor terutama di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo I-IV.
“Pihak pelabuhan juga diuntungkan dengan regulasi ini, karena di situ ada pendapatan storage, pendapatan dari angkutannya, kemudian dari logistik terkait penumpukan barang yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Rudolf yang ditunjuk menjadi Dirut Airin pada tahun 2015.
PT Airin merupakan anak perusahaan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB), BUMN yang bergerak di bidang galangan kapal. Bidang usaha perusahaan ini antara lain pergudangan dan depo kontainer ekspor-impor yang berada dalam pengawasan pabean atau Bea Cukai, serta memiliki Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
PT Airin menjalin kerja sama strategis dengan Pelindo, PLN, Semen Indonesia, perusahaan pelayaran internasional, New Port Car Terminal 1, PT Mustika Alam Lestari, JICT (Jakarta International Container Termina) dan Terminal Petikemas Koja (Hutchinson).
“Kami manajemen baru masuk 2015, saat itu Airin masih merugi, Alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir kinerja perusahaan meningkat pesat dan membukukan pendapatan dan laba yang signifikan. Pendapatan naik 374%, laba kami juga naik hampir 1.000% atau 941% dari sebelumnya rugi di masa manajemen lama,” tutur Rudolf.
Tingkat kinerja PT Airin juga meningkat dari BB- (kurang sehat pada 2015) menjadi AA atau sehat (2016-2018) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN.
Sejumlah terobosan yang dilakukan manajemen baru Airin dalam meningkatkan pendapatan dan laba antara lain pertama mengusulkan dan mendorong terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan No 117 Tahun 2015 tentang Pindah Lokasi Penumpukan (PLP), yakni pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Priok.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengakui bahwa tekanan terhadap industri logistik sangat besar karena movement atau perpindahan orang dibatasi selama pandemi covid-19, termasuk juga perpindahan barang akibat melemahnya demand.
“Supply-demand sekarang memang terkena dampak pandemik, tapi untuk faktor demand ini lebih sulit karena itu terpengaruh pada rasa nyaman, rasa keamanan, dan kesehatan,” tutur Rosan.
Selama ekonomi tidak tertangani dengan baik, kata Rosan, kondisi ini akan terus menjadi satu tantangan bagi dunia usaha. Banyak perusahaan saat ini lebih memilih untuk menjaga likuiditas dan cashflow. Agar bisa bertahan, pelaku bisnis sekarang harus lebih banyak kreasi dan mendorong digitalisasi.
Sementara itu, Prof Dr Augusty Tae Ferdinand, dalam webinar tersebut banyak memaparkan soal penelitian manajemen untuk publikasi ilmiah di masa pandemi. (RO/OL-09)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
LEBIH dari 90% arus barang ekspor-impor Indonesia bergantung pada jalur laut. Peran pelabuhan sebagai simpul utama logistik menjadikannya salah satu penopang vital perekonomian nasional.
Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Dewi Fitriyani, menerangkan pengemudi ojek bukan sekadar penyedia jasa transportasi, melainkan juga penggerak mobilitas.
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), Subholding BUMN Kepelabuhanan di bidang logistik, bersama anak perusahaannya PT Multi Terminal Indonesia (MTI), menunjukkan komitmennya pada kolaborasi regional.
AKTIVITAS ekspor-impor di Sulawesi Selatan mengalami penurunan di tengah gejolak ekonomi global yang melanda berbagai negara.
Segala aktivitas bongkar muat peti kemas di sejumlah pelabuhan di Indonesia Timur, termonitor. Nomor peti kemas, pemilik, kapal pengangkut, dan segala hal terkait termonitor secara digital.
TUJUH usaha mikro dan kecil (UMK) batik binaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) membukukan transaksi lebih dari Rp250 juta di ajang Gelar Batik Nusantara (GBN) 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved