Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan menargetkan penyerapan penjualan instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI018 mencapai Rp5 triliun.
“Untuk yang ORI018 ini target awal kita konservatif di Rp5 triliun,” kata Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan dalam peluncuran ORI018 secara daring, kemarin.
Deni menyatakan pihaknya sengaja mematok target rendah untuk tahap awal sebesar Rp5 triliun agar masyarakat semakin tertarik dan cepat berinvestasi pada instrumen tersebut.
“Ini biar masyarakat merasa kok hanya Rp5 triliun jadi harus cepatcepat. Jangan menunggu akhir. Kita kasih kuota awalnya sedikit jadi jangan sampai terlewat penawarannya,” ujarnya.
Meski demikian, Deni menuturkan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan target penyerapan penjualan ORI018 karena melihat realisasi pada ORI017 yang mencapai Rp18 triliun dan SR013 sebesar Rp25 triliun.
“Kalau lebih tinggi dari itu, kita akan pertimbangkan untuk meningkatkan target awal,” kata Deni.
Tak hanya itu, Deni yakin masyarakat akan tertarik untuk berinvestasi pada ORI018 mengingat tingkat kuponnya 5,7% per tahun.
Penerbitan ORI018 ini mempunyai tenor tiga tahun dengan tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2023. Masyarakat dapat membeli obligasi ritel ini dengan pemesanan minimal Rp1 juta dan pemesanan maksimal Rp3 miliar. Masa penawaran mulai 1 Oktober hingga 21 Oktober 2020.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfi rman menyatakan berinvestasi pada instrumen seri ORI018 dapat membantu membangun negeri karena membantu pemerintah dalam membiayai defi sit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mencapai 6,34%.
Ia menuturkan defi sit APBN itu terjadi karena pemerintah menggelontorkan anggaran belanja sangat tinggi jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan negara dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dam pak pandemi covid-19. (Des/E-3)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved