Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
DATA calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap V mencapai 618.588 orang. Data itu diperoleh dari BPJamsostek pada 30 September 2020.
"Dari data tahap V totalnya sebanyak 618.588 data penerima," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kamis (1/10).
Ida menambahkan, hingga saat ini data yang telah diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan dari BPJamsostek mencapai 12.4 juta orang. Dari data itu telah disalurkan bantuan kepada 10.778.261 penerima atau 92,48%. Sementara yang masih dalam proses pengiriman dari perbankan penyalur adalah sebanyak 745.669 orang.
Rinciannya, pada tahap I BSU telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima atau setara 99,38% dari total penerima sebanyak 2,5 juta orang; Tahap II telah tersalurkan kepada 2.981.533 penerima atau setara 99,38% dari total 3 juta orang ; Tahap III tersalurkan kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32% dari total 3,5 juta orang; dan tahap IV telah tersalurkan kepada 1.836.177 penerima atau setara 69,18% dari total 2,6 juta orang.
Ida menuturkan, selama proses penyaluran BSU dari tahap I, terdapat beberapa kendala yang ditemukan, sehingga menghambat penyaluran BSU, antara lain, duplikasi rekening; rekening sudah tutup; rekening pasif; dan rekening tidak valid dan dibekukan. Kendala lainnya adalah rekening pekerja tidak sesuai dengan NIK atau rekening tidak terdaftar.
"Namun jangan khawatir, kami berupaya sebaik- baiknya untuk memeriksa dan melakukan ceklis sebelum menyalurkan bantuan melalui bank penyalur," ujarnya.
Baca juga : Perlu Skema Stimulus untuk Perkuat Industri Baja Nasional
Menurutnya, setelah seluruh tahap penyaluran ini selesai, maka penyaluran BSU termin I pun telah usai. Selanjutnya, dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke depan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran BSU termin pertama ini. Sedangkan untuk penyaluran termin II direncanakan mulai diberikan pada akhir Oktober 2020.
Ida menambahkan, selain pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, terdapat sektor lain yang juga sangat membutuhkan bantuan subsidi, yakni para guru honorer dan guru agama. Oleh karena itu, Kemnaker akan menyerahkan sisa anggaran dan mengembalikannya ke Bendahara Negara agar bisa dialokasikan.
"Sisa anggaran bantuan subsidi upah akan direlokasi untuk bantuan penghasilan bagi guru honorer dan guru agama dengan Kemendikbud dan Kemenag sebagai leading sector," tuturnya Ida.
Sementara Direktur BPJamsostek Agus Susanto, menyatakan bahwa hingga saat ini telah masuk 14,8 juta rekening. Namun dari 14,8 juta tersebut, terdapat 2,4 juta data yang tidak valid karena tidak sesuai dengan kriteria Permenaker dan gagal dikonfirmasi ulang, sehingga data yang valid sebanyak 12,4 juta.
"Data yang valid penerima bantuan subsidi gaji atau upah ini sebanyak 12,4 juta tersebut sudah kita serahkan kepada Kemnaker melalui beberapa batch," pungkas Agus. (OL-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Sinergi ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri mampu menghasilkan talenta berkualitas.
Sektor periklanan menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja dan mencatat pertumbuhan pengeluaran iklan digital hingga 12% per tahun.
Menaker menegaskan percepatan produktivitas nasional membutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan pemerintah, industri, akademisi, profesi, dan generasi muda.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelar Indonesia Productivity Summit 2025 pada 12 Desember 2025 di JIEXPO Convention Center and Theater.
Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha serta adopsi teknologi adalah strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 disambut positif
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved