Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan fasilitasi permodalan untuk pemberdayaan nelayan dengan kredit usaha. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menyebut pengurusan kredit usaha nelayan tidak sulit dan bisa dilakukan semua nelayan.
"Para nelayan dapat terbantu mendapat modal usaha dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Tidak hanya untuk modal melaut, namun juga untuk melakukan perbaikan dan perawatan kapal perikanan, mesin serta alat penangkapan ikannya," kata Zaini dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (30/9).
Zaini mengatakan kegiatan pengembangan usaha dan diversifikasi usaha nelayan ini merupakan upaya KKP dalam memberdayakan nelayan di tengah pandemi.
KKP, katanya, bekerja sama dengan berbagai perbankan agar para nelayan dengan mudah mengakses permodalan. Persyaratan dan mekanisme kreditnya pun disesuaikan dengan kebutuhan nelayan.
"Melalui kegiatan semacam ini, kita undang penyedia modal baik, perbankan, pegadaian ke sentra nelayan. Kita berikan sosialisasi dan ada gerai pendanaan yang mana nelayan dapat berkonsultasi langsung dengan penyedia modal usaha," jelas Zaini.
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet Ariyadi mengatakan, usaha kecil nelayan ini perlu terus dilakukan pendampingan. Contohnya, wilayah Madura. Ia menyebut daerah tersebut terkenal dengan hasil olahan produk perikanan seperti petis maupun olahan hidangan lorjuk.
"KKP dan DPR RI memiliki visi yang sama dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan untuk meningkatkan pendapatannya. Kita juga terus menggelar dialog untuk menjaring masukan dan aspirasi dari masyarakat kelautan dan perikanan," pungkas Slamet. (E-3)
SEORANG nelayan Petaling Kabupaten Bangka diterkam buaya saat memancing ikan di sungai Limbung, Selasa (10/2) malam. Korban ditemukan menyangkut di jaring ikan, Rabu (11/2) pagi.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved