Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan fasilitasi permodalan untuk pemberdayaan nelayan dengan kredit usaha. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menyebut pengurusan kredit usaha nelayan tidak sulit dan bisa dilakukan semua nelayan.
"Para nelayan dapat terbantu mendapat modal usaha dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Tidak hanya untuk modal melaut, namun juga untuk melakukan perbaikan dan perawatan kapal perikanan, mesin serta alat penangkapan ikannya," kata Zaini dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (30/9).
Zaini mengatakan kegiatan pengembangan usaha dan diversifikasi usaha nelayan ini merupakan upaya KKP dalam memberdayakan nelayan di tengah pandemi.
KKP, katanya, bekerja sama dengan berbagai perbankan agar para nelayan dengan mudah mengakses permodalan. Persyaratan dan mekanisme kreditnya pun disesuaikan dengan kebutuhan nelayan.
"Melalui kegiatan semacam ini, kita undang penyedia modal baik, perbankan, pegadaian ke sentra nelayan. Kita berikan sosialisasi dan ada gerai pendanaan yang mana nelayan dapat berkonsultasi langsung dengan penyedia modal usaha," jelas Zaini.
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet Ariyadi mengatakan, usaha kecil nelayan ini perlu terus dilakukan pendampingan. Contohnya, wilayah Madura. Ia menyebut daerah tersebut terkenal dengan hasil olahan produk perikanan seperti petis maupun olahan hidangan lorjuk.
"KKP dan DPR RI memiliki visi yang sama dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan untuk meningkatkan pendapatannya. Kita juga terus menggelar dialog untuk menjaring masukan dan aspirasi dari masyarakat kelautan dan perikanan," pungkas Slamet. (E-3)
Selama ini, perbaikan kapal bagi nelayan di Pulau Sabira bukan perkara mudah. Akses yang terbatas mengakibatkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit karena harus dilakukan di pulau lain.
Dukungan itu sekaligus pengakuan internasional atas komitmen program dalam mengatasi masalah limbah pesisir sekaligus pemberdayaan komunitas.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menawarkan beasiswa kepada 5 anak nelayan di Kp. Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Pemerintah menegaskan bahwa penerimaan negara dari sektor perikanan melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus berlandaskan prinsip keadilan sosial.
Dia mengatakan jenazah perempuan itu ditemukan nelayan bernama Adi Prasetyo sekitar empat kilometer dari pantai Desa Pengambengan.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved