Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 16 September 2020 telah mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6% dari pagu Rp695,2 triliun.
Ia menyatakan realisasi tersebut merupakan hasil dari upaya kementerian/lembaga (K/L) dalam meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi mulai Agustus hingga September ini.
"Sudah terjadi akselerasi secara terus-menerus dari Agustus hingga September. Jadi, setiap K/L diminta meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, kemarin.
Sri Mulyani memerinci, untuk anggaran kesehatan telah terealisasi Rp18,45 triliun atau naik Rp4,48 triliun, perlindungan sosial Rp134,45 triliun atau naik Rp21,51 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp20,53 triliun atau naik Rp6,78 triliun.
Kemudian untuk insentif usaha telah teralokasi Rp22,23 triliun atau naik Rp3,38 triliun dan dukungan UMKM Rp58,74 triliun naik Rp6,66 triliun.
Ia memastikan pihaknya akan terus memantau secara ketat dan detail penggunaan anggaran program PEN tersebut.
"Kita akan terus melakukan monitoring ketat dan detail serta memberi masukan bila kami melihat ada pos tidak bergerak sesuai perencanaan. Ini agar dapat membantu masyarakat serta dunia usaha sesuai yang direncanakan," tegas Sri Mulyani.
Di kesempatan itu ia juga menambahkan, pemerintah kembali melanjutkan program penempatan dana pada bank umum guna mengakselerasi PEN. Dari anggaran yang tersedia dalam program PEN untuk penempatan dana sebesar Rp78,78 triliun, masih tersisa Rp37,28 triliun.
"Kita sudah pada tahap ketiga, kemarin sudah Himbara (Himpunan Bank Negara Rp30 triliun) dan BPD (bank pembangunan daerah Rp11,5 triliun). Sekarang kita akan mencakup juga dengan bank lain, termasuk bank syariah," tuturnya.
Penempatan dana pemerintah pada bank umum, kata dia, merupakan upaya pemerintah untuk mendukung sektor usaha yang saat ini terdampak oleh pandemi covid-19. Lewat program itu, pemerintah meminta bank penerima dana itu untuk menyalurkan kredit tiga kali lebih banyak daripada uang yang ditempatkan pemerintah.
Dana banpres
Di kesempatan berbeda, Staf Khusus Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Riza Damanik menyampaikan serapan program bantuan presiden untuk UMKM telah mencapai 64,5%. Pekan ini ditargetkan mencapai 72,85%.
"Kami menargetkan pekan ini mencapai 72,85% dari alokasi awal kepada 9,1 juta penerima. Di akhir September, kami akan tuntaskan itu, kemudian kami akan tuntas penyaluran kepada 12 juta UMKM ultramikro penerima bantuan presiden," kata Riza dalam diskusi Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi, kemarin.
Ia menambahkan, lebih dari 90% pelaku UMKM berharap bantuan pembiayaan untuk bisa bertahan. Sebesar 91,8% ingin mendapatkan pembiayaan tanpa bunga dan 89% berharap ada hibah dari pemerintah.
"Maka yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM adalah membekali usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bisa bertahan di tengah pandemi," tegas Riza. (Try/E-2)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved