Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 16 September 2020 telah mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6% dari pagu Rp695,2 triliun.
Ia menyatakan realisasi tersebut merupakan hasil dari upaya kementerian/lembaga (K/L) dalam meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi mulai Agustus hingga September ini.
"Sudah terjadi akselerasi secara terus-menerus dari Agustus hingga September. Jadi, setiap K/L diminta meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, kemarin.
Sri Mulyani memerinci, untuk anggaran kesehatan telah terealisasi Rp18,45 triliun atau naik Rp4,48 triliun, perlindungan sosial Rp134,45 triliun atau naik Rp21,51 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp20,53 triliun atau naik Rp6,78 triliun.
Kemudian untuk insentif usaha telah teralokasi Rp22,23 triliun atau naik Rp3,38 triliun dan dukungan UMKM Rp58,74 triliun naik Rp6,66 triliun.
Ia memastikan pihaknya akan terus memantau secara ketat dan detail penggunaan anggaran program PEN tersebut.
"Kita akan terus melakukan monitoring ketat dan detail serta memberi masukan bila kami melihat ada pos tidak bergerak sesuai perencanaan. Ini agar dapat membantu masyarakat serta dunia usaha sesuai yang direncanakan," tegas Sri Mulyani.
Di kesempatan itu ia juga menambahkan, pemerintah kembali melanjutkan program penempatan dana pada bank umum guna mengakselerasi PEN. Dari anggaran yang tersedia dalam program PEN untuk penempatan dana sebesar Rp78,78 triliun, masih tersisa Rp37,28 triliun.
"Kita sudah pada tahap ketiga, kemarin sudah Himbara (Himpunan Bank Negara Rp30 triliun) dan BPD (bank pembangunan daerah Rp11,5 triliun). Sekarang kita akan mencakup juga dengan bank lain, termasuk bank syariah," tuturnya.
Penempatan dana pemerintah pada bank umum, kata dia, merupakan upaya pemerintah untuk mendukung sektor usaha yang saat ini terdampak oleh pandemi covid-19. Lewat program itu, pemerintah meminta bank penerima dana itu untuk menyalurkan kredit tiga kali lebih banyak daripada uang yang ditempatkan pemerintah.
Dana banpres
Di kesempatan berbeda, Staf Khusus Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Riza Damanik menyampaikan serapan program bantuan presiden untuk UMKM telah mencapai 64,5%. Pekan ini ditargetkan mencapai 72,85%.
"Kami menargetkan pekan ini mencapai 72,85% dari alokasi awal kepada 9,1 juta penerima. Di akhir September, kami akan tuntaskan itu, kemudian kami akan tuntas penyaluran kepada 12 juta UMKM ultramikro penerima bantuan presiden," kata Riza dalam diskusi Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi, kemarin.
Ia menambahkan, lebih dari 90% pelaku UMKM berharap bantuan pembiayaan untuk bisa bertahan. Sebesar 91,8% ingin mendapatkan pembiayaan tanpa bunga dan 89% berharap ada hibah dari pemerintah.
"Maka yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM adalah membekali usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bisa bertahan di tengah pandemi," tegas Riza. (Try/E-2)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved