Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 16 September 2020 telah mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6% dari pagu Rp695,2 triliun.
Ia menyatakan realisasi tersebut merupakan hasil dari upaya kementerian/lembaga (K/L) dalam meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi mulai Agustus hingga September ini.
"Sudah terjadi akselerasi secara terus-menerus dari Agustus hingga September. Jadi, setiap K/L diminta meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, kemarin.
Sri Mulyani memerinci, untuk anggaran kesehatan telah terealisasi Rp18,45 triliun atau naik Rp4,48 triliun, perlindungan sosial Rp134,45 triliun atau naik Rp21,51 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp20,53 triliun atau naik Rp6,78 triliun.
Kemudian untuk insentif usaha telah teralokasi Rp22,23 triliun atau naik Rp3,38 triliun dan dukungan UMKM Rp58,74 triliun naik Rp6,66 triliun.
Ia memastikan pihaknya akan terus memantau secara ketat dan detail penggunaan anggaran program PEN tersebut.
"Kita akan terus melakukan monitoring ketat dan detail serta memberi masukan bila kami melihat ada pos tidak bergerak sesuai perencanaan. Ini agar dapat membantu masyarakat serta dunia usaha sesuai yang direncanakan," tegas Sri Mulyani.
Di kesempatan itu ia juga menambahkan, pemerintah kembali melanjutkan program penempatan dana pada bank umum guna mengakselerasi PEN. Dari anggaran yang tersedia dalam program PEN untuk penempatan dana sebesar Rp78,78 triliun, masih tersisa Rp37,28 triliun.
"Kita sudah pada tahap ketiga, kemarin sudah Himbara (Himpunan Bank Negara Rp30 triliun) dan BPD (bank pembangunan daerah Rp11,5 triliun). Sekarang kita akan mencakup juga dengan bank lain, termasuk bank syariah," tuturnya.
Penempatan dana pemerintah pada bank umum, kata dia, merupakan upaya pemerintah untuk mendukung sektor usaha yang saat ini terdampak oleh pandemi covid-19. Lewat program itu, pemerintah meminta bank penerima dana itu untuk menyalurkan kredit tiga kali lebih banyak daripada uang yang ditempatkan pemerintah.
Dana banpres
Di kesempatan berbeda, Staf Khusus Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Riza Damanik menyampaikan serapan program bantuan presiden untuk UMKM telah mencapai 64,5%. Pekan ini ditargetkan mencapai 72,85%.
"Kami menargetkan pekan ini mencapai 72,85% dari alokasi awal kepada 9,1 juta penerima. Di akhir September, kami akan tuntaskan itu, kemudian kami akan tuntas penyaluran kepada 12 juta UMKM ultramikro penerima bantuan presiden," kata Riza dalam diskusi Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi, kemarin.
Ia menambahkan, lebih dari 90% pelaku UMKM berharap bantuan pembiayaan untuk bisa bertahan. Sebesar 91,8% ingin mendapatkan pembiayaan tanpa bunga dan 89% berharap ada hibah dari pemerintah.
"Maka yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM adalah membekali usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bisa bertahan di tengah pandemi," tegas Riza. (Try/E-2)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved