Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan ruang laut hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Hingga September 2020, capaian PNBP sektor tersebut mencapai Rp6,9 miliar. Adapun capaian periode yang sama pada tahun lalu tercatat Rp3,7 miliar. Peningkatan penerimaan berasal dari izin pemanfaatan pulau kecil, izin lokasi hingga karcis masuk kawasan konservasi.
"Ini tentu kabar positif, bahwa PNBP dari sektor pengelolaan ruang laut meningkat hampir dua kali lipat," ungkap Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Agus Dermawan dalam keterangan resmi, Senin (21/9).
Baca juga: Potensi Perikanan Udang di Laut Arafura Capai Rp10 Triliun
PNBP tersebut diperoleh berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa, wewenang pemerintah pusat ialah pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan bersifat strategis nasional.
Kemudian, penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional, penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antar negara, serta penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.
Sementara itu, kewenangan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar migas. Adapun pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Baca juga: KKP Usulkan Rp 1,02 Triliun untuk Nelayan Terdampak Pandemi
"Terkait jenis PNBP pengelolaan ruang laut, regulasinya ada di PP Nomor 75 Tahun 2015. Itu meliputi penggunaan kawasan konservasi perairan, kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil untuk penelitian dan pendidikan,” jelas Agus.
“Lalu, kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil untuk pariwisata alam perairan, reklamasi, benda muatan kapal tenggelam (BKMT), pulau kecil dan pulau terluar. Juga perairan pesisir dan perairan pulau kecil,” imbuhnya.
Pihaknya optimistis PNBP yang dihasilkan dari pengelolaan ruang laut terus meningkat hingga akhir tahun. Peningkatan PNBP sekaligus menunjukkan komitmen dan bentuk kehadiran negara di pulau kecil atau terluar.(OL-11)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved