Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan ruang laut hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Hingga September 2020, capaian PNBP sektor tersebut mencapai Rp6,9 miliar. Adapun capaian periode yang sama pada tahun lalu tercatat Rp3,7 miliar. Peningkatan penerimaan berasal dari izin pemanfaatan pulau kecil, izin lokasi hingga karcis masuk kawasan konservasi.
"Ini tentu kabar positif, bahwa PNBP dari sektor pengelolaan ruang laut meningkat hampir dua kali lipat," ungkap Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Agus Dermawan dalam keterangan resmi, Senin (21/9).
Baca juga: Potensi Perikanan Udang di Laut Arafura Capai Rp10 Triliun
PNBP tersebut diperoleh berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa, wewenang pemerintah pusat ialah pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan bersifat strategis nasional.
Kemudian, penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional, penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antar negara, serta penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.
Sementara itu, kewenangan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar migas. Adapun pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Baca juga: KKP Usulkan Rp 1,02 Triliun untuk Nelayan Terdampak Pandemi
"Terkait jenis PNBP pengelolaan ruang laut, regulasinya ada di PP Nomor 75 Tahun 2015. Itu meliputi penggunaan kawasan konservasi perairan, kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil untuk penelitian dan pendidikan,” jelas Agus.
“Lalu, kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil untuk pariwisata alam perairan, reklamasi, benda muatan kapal tenggelam (BKMT), pulau kecil dan pulau terluar. Juga perairan pesisir dan perairan pulau kecil,” imbuhnya.
Pihaknya optimistis PNBP yang dihasilkan dari pengelolaan ruang laut terus meningkat hingga akhir tahun. Peningkatan PNBP sekaligus menunjukkan komitmen dan bentuk kehadiran negara di pulau kecil atau terluar.(OL-11)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KKP berkomitmen membangun sejumlah sarana dan prasarana di kawasan Warloka Pesisir yang mencakup dermaga permanen, gudang beku (cold storage) berkapasitas memadai, serta pabrik es.
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
CTI-CFF bekerja sama dengan KKP mengadakan media gathering untuk memperingati ulang tahun ke-16 CTI-CFF dan secara resmi meluncurkan perayaan Hari Terumbu Karang 2025, Kamis (22/5).
Berkat respons cepat dari pihak Basarnas dan KKP, jenazah berhasil dievakuasi saat kapal masih berada di perairan sekitar Belawan.
DUA orang kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T dinyatakan bersalah atas kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved