Airlangga Minta Percepat Penyerapan Anggaran PEN

TIM Pelaksana dan Satuan Tugas PEN diminta untuk mempercepat koordinasi ihwal penyeselesaian program yang realisasinya masih rendah.

"Untuk percepatan realisasi program-program yang realisasinya masih rendah, khususnya pembiayaan korporasi, akan dilakukan koordinasi antara Tim Pelaksana, Satgas dan K/L terkait," tutur Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dikutip dari siaran pers, Jumat (18/9).

Adapun ralisasi anggaran PEN per 17 September 2020 sebesar Rp254,4 triliun atau 36,6% total yang dianggarkan sebesar Rp605,2 Triliun. Realisasi itu berasal dari pos kesehatan uang telah mencapai Rp18,45 triliun; perlindungan sosial Rp134,4 triliun; sektoral K/L atau pemerintah daerah Rp20,53 triliun; insentif usaha Rp22,23 triliun dan dukungan UMKM Rp58,74 triliun.

Berdasarkan prakiraan komite, kata Airlangga, hingga akhir tahun 2020 penyerapan PEN diprediksi akan mencapai 100%. Itu dengan catatan akan ada perubahan komposisi realokasi di tiap pos.

Prakiraan dari komite yakni penyerapan anggaran kesehatan mencapai Rp84,02 triliun, perlindungan sosial Rp242,01 triliun, sektoral atau pemda Rp71,54 triliun, UMKM Rp128,05 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp49,05 triliun, serta Insentif Usaha Rp.120,61 triliun.

Baca juga :PHK Atau Rekrut, Dilema Perusahaan Saat Hadapi Pandemi

"Perkiraan realisasi atau enyerapan anggaran PEN akan bisa mencapai 100%, namun akan ada perubahan komposisi re-alokasi antar 6 kelompok Program PEN,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam rapat komite, muncul beberapa usulan program baru seperti Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditanggung pemerintah pusat; Payment Holiday yakni bebas pembayaran angsuran pokok dan bunga, untuk KPR maksimal Rp500 juta, Pembebasan PPh BPHTB berupa RS dan RSS dari 5% menjadi 1%, serta Bunga Kredit Konstruksi rendah.

"Akan segera difinalisasi oleh Tim Pelaksana, Satgas PC-19, dan Satgas PEN dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan," kata Airlangga.

Selain itu ada pula program perluasan subsidi upah untuk guru honorer, perluasan banpres produktif, program Beli Produk UMKM, dan Voucher Pariwisata.

"Selain itu, untuk mendukung penegakan hukum dan disiplin penerapan protokol kesehatan di daerah, pelaksanaan Operasi Yustisi dengan pengenaan sanksi pidana memerlukan instrumen hukum berupa Perppu, yang akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam," pungkas Airlangga. (OL-2)