Siap-siap, 143 Perusahaan Multinasional Relokasi ke Indonesia

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan sebanyak 143 perusahaan multinasional memiliki rencana relokasi investasi ke Indonesia. Dari relokasi investasi tersebut diperkirakan akan menyerap tenaga kerja hingga 300 ribu orang.

"Berdasarkan data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), saat ini terdapat 143 perusahaan yang memiliki rencana relokasi investasi ke Indonesia dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300 ribu," kata Airlangga saat webinar Transforming Indonesia into Asia's next supply chain hub yang diadakan HSBC Economic Forum, Rabu (16/9).

143 perusahaan tersebut berasal dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Tingkok dan lainnya.

Sehingga untuk mencegah pertumbuhan perekonomian yang kembali buruk seperti kuartal II akibat wabah covid, peluang investasi relokasi dari Tingkok ke Asia Tenggara harus dimanfaatkan untuk meningkatkan iklim investasi.

"Banyak perusahaan multinasional yang mulai merelokasikan industrinya dari Tiongkok ke negara Asia lain terutama di Kawasan Asean," ungkapnya.

Hal ini, lanjut Airlangga, dapat jadi kesempatan bagi Indonesia untuk menggantikan posisi Tiongkok sebagai tujuan investasi dari hubungan rantai pasok global baru.

"Pemerintah sadari pentingnya peningkatan iklim invetasi dan daya saing Indonesia. Untuk itu pemerintah tengah mempersiapkan berbagai kebijakan," ujar Airlangga.

Kebijakan pertama yakni pemerintah akan merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan anggota legislatif. RUU tersebut akan menyasar penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja, kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas kerja serta peningkatan investasi.

Selanjutnya, menyusun daftar prioritas investasi yang tidak hanya dengan pendekatan picking the winners tapi juga mencakup bidang-bidang usaha yang akan diberikan fasilitas baik perpajakan atau non perpajakan.

Adapun kriterianya antara lain industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal hightech dan berbasis digital.

"Diharpakan dengan daftar prioritas investasi ini, dapat menarik investasi yang bukan hanya besar, juga berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja," jelasnya.

Kebijakan selanjutnya, dalam rangka penguatan pengembangan industri dan konektivitas transportasi dan logisitk, pemerintah melakukan pengembangan koridor di sepanjang Pulau Jawa bagian utara.

Secara total koridor Jawa merupakan penyumbang 38,7% dari total PDB Nasional dan 53,56% terhadap total sektor industri nasional.

Terakhir, menyusun inisiatif pembangunan superhub sebagai sentra produksi perdagangan teknologi dan keuangan. Saat ini terdapat 5 potensi superhub di Indonesia.

"Transformasi ekonomi ini pun diharapkan agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara pendapatan menengah (middle income trap) dan mencapai pendapatan Indonesia maju di 2045 sebagai 5 besar ekonomi terkuat di dunia," tuturnya.

"Keyakinan bahwa ekonomi Indonesia melalui kebijakan konkrit dan tepat akan dapat mengatasi tantangan yang sedang dihadapi di 2020. Bersama kita harapkan ke depannya ekonomi Indonesia semakin kuat dan sukses," pungkasnya. (E-1)