Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai langkah Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero untuk mendorong penggunaan kompor industri listrik akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Termasuk rencana migrasi 1 juta pengguna kompor liquefied petroleum gas (LPG) ke kompor industri listrik. Hal itu disampaikan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini untuk mendorong penggunaan kompor induksi listrik di masyarakat.
"Migrasi itu akan menghemat dana APBN dalam jumlah besar, yang selama ini untuk membiayai impor dan subsidi LPG. Lebih dari 70% kebutuhan LPG di dalam negeri harus diimpor, sehingga selain membebani APBN, juga ikut memperbesar defisit neraca perdagangan migas dalam beberapa tahun terakhir ini," ujar Fahmy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/9).
Sedangkan subsidi terhadap gas melon cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 2019, subsidi gas melon kembali naik hingga mencapai sebanyak 6,97 juta metric ton atau senilai Rp75,22 triliun.
"Subsidi itu lebih besar ketimbang subsidi listrik yang mencapai Rp62,2 triliun pada periode yang sama," ucap Fahmy.
Baca juga: DPR Keberatan Pemerintah Turunkan Volume LPG Subsidi 3 Kg
Menurut Fahmy, migrasi dari kompor gas ke kompor listrik induksi akan berhasil digunakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelanggan listrik 450 VA, jika kompor listrik yang digunakan berdaya listrik rendah, maksimal 150 watt.
"Dengan penggunaan daya listrik yang rendah, biaya kompor induksi jatuhnya bisa lebih murah ketimbang biaya penggunaan kompor LPG 3 kg," tuturnya.
Data menunjukkan, biaya untuk memasak 10 liter air menggunakan kompor LPG sebesar Rp2.055, sedangkan biaya untuk kompor induksi hanya Rp1.426. Migrasi secara masif juga dapat mengatasi potensi kelebihan pasokan (over supply) listrik PLN pasca selesainya proyek listrik 35.000 MW.
Selain itu, migrasi ke kompor listrik juga akan memicu berkembangnya industri kompor listrik induksi berdaya listrik rendah di Indonesia.
"Penggunaan kompor listrik secara luas memang lebih ramah lingkungan daripada kompor gas. Namun, PLN juga harus melakukan migrasi penggunaan energi primer dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), yang lebih ramah lingkungan," jelasnya.
"Tanpa peningkatan penggunaan EBT dalam pembangkit listrik PLN, penggunaan kompor listrik tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan pencemaran udara," pungkasnya.(OL-5)
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus bergerak cepat melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina.
Dia menjelaskan selain menganalisis dokumen pengajuan, pihaknya juga melakukan klarifikasi terkait penyewaan kapal yang akan digunakan oleh PT PIS.
Kilang LPG Cilamaya yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu dibangun untuk mendukung program substitusi impor, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pasokan LPG dalam negeri.
Menurutnya, seluruh proyek yang telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pra-feasibilty study) akan diselesaikan tahun ini agar bisa mulai konstruksi pada 2026.
Dengan sistem baru di tahun depan, pembelian LPG akan tercatat berdasarkan domisili dan status penerima, sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved