Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai langkah Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero untuk mendorong penggunaan kompor industri listrik akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Termasuk rencana migrasi 1 juta pengguna kompor liquefied petroleum gas (LPG) ke kompor industri listrik. Hal itu disampaikan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini untuk mendorong penggunaan kompor induksi listrik di masyarakat.
"Migrasi itu akan menghemat dana APBN dalam jumlah besar, yang selama ini untuk membiayai impor dan subsidi LPG. Lebih dari 70% kebutuhan LPG di dalam negeri harus diimpor, sehingga selain membebani APBN, juga ikut memperbesar defisit neraca perdagangan migas dalam beberapa tahun terakhir ini," ujar Fahmy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/9).
Sedangkan subsidi terhadap gas melon cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 2019, subsidi gas melon kembali naik hingga mencapai sebanyak 6,97 juta metric ton atau senilai Rp75,22 triliun.
"Subsidi itu lebih besar ketimbang subsidi listrik yang mencapai Rp62,2 triliun pada periode yang sama," ucap Fahmy.
Baca juga: DPR Keberatan Pemerintah Turunkan Volume LPG Subsidi 3 Kg
Menurut Fahmy, migrasi dari kompor gas ke kompor listrik induksi akan berhasil digunakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelanggan listrik 450 VA, jika kompor listrik yang digunakan berdaya listrik rendah, maksimal 150 watt.
"Dengan penggunaan daya listrik yang rendah, biaya kompor induksi jatuhnya bisa lebih murah ketimbang biaya penggunaan kompor LPG 3 kg," tuturnya.
Data menunjukkan, biaya untuk memasak 10 liter air menggunakan kompor LPG sebesar Rp2.055, sedangkan biaya untuk kompor induksi hanya Rp1.426. Migrasi secara masif juga dapat mengatasi potensi kelebihan pasokan (over supply) listrik PLN pasca selesainya proyek listrik 35.000 MW.
Selain itu, migrasi ke kompor listrik juga akan memicu berkembangnya industri kompor listrik induksi berdaya listrik rendah di Indonesia.
"Penggunaan kompor listrik secara luas memang lebih ramah lingkungan daripada kompor gas. Namun, PLN juga harus melakukan migrasi penggunaan energi primer dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), yang lebih ramah lingkungan," jelasnya.
"Tanpa peningkatan penggunaan EBT dalam pembangkit listrik PLN, penggunaan kompor listrik tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan pencemaran udara," pungkasnya.(OL-5)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Peningkatan kebutuhan LPG terjadi karena tingginya aktivitas rumah tangga, usaha mikro dan kebutuhan kuliner selama Ramadan.
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus bergerak cepat melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina.
Dia menjelaskan selain menganalisis dokumen pengajuan, pihaknya juga melakukan klarifikasi terkait penyewaan kapal yang akan digunakan oleh PT PIS.
Kilang LPG Cilamaya yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu dibangun untuk mendukung program substitusi impor, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pasokan LPG dalam negeri.
Menurutnya, seluruh proyek yang telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pra-feasibilty study) akan diselesaikan tahun ini agar bisa mulai konstruksi pada 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved