Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai langkah Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero untuk mendorong penggunaan kompor industri listrik akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Termasuk rencana migrasi 1 juta pengguna kompor liquefied petroleum gas (LPG) ke kompor industri listrik. Hal itu disampaikan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini untuk mendorong penggunaan kompor induksi listrik di masyarakat.
"Migrasi itu akan menghemat dana APBN dalam jumlah besar, yang selama ini untuk membiayai impor dan subsidi LPG. Lebih dari 70% kebutuhan LPG di dalam negeri harus diimpor, sehingga selain membebani APBN, juga ikut memperbesar defisit neraca perdagangan migas dalam beberapa tahun terakhir ini," ujar Fahmy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/9).
Sedangkan subsidi terhadap gas melon cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 2019, subsidi gas melon kembali naik hingga mencapai sebanyak 6,97 juta metric ton atau senilai Rp75,22 triliun.
"Subsidi itu lebih besar ketimbang subsidi listrik yang mencapai Rp62,2 triliun pada periode yang sama," ucap Fahmy.
Baca juga: DPR Keberatan Pemerintah Turunkan Volume LPG Subsidi 3 Kg
Menurut Fahmy, migrasi dari kompor gas ke kompor listrik induksi akan berhasil digunakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelanggan listrik 450 VA, jika kompor listrik yang digunakan berdaya listrik rendah, maksimal 150 watt.
"Dengan penggunaan daya listrik yang rendah, biaya kompor induksi jatuhnya bisa lebih murah ketimbang biaya penggunaan kompor LPG 3 kg," tuturnya.
Data menunjukkan, biaya untuk memasak 10 liter air menggunakan kompor LPG sebesar Rp2.055, sedangkan biaya untuk kompor induksi hanya Rp1.426. Migrasi secara masif juga dapat mengatasi potensi kelebihan pasokan (over supply) listrik PLN pasca selesainya proyek listrik 35.000 MW.
Selain itu, migrasi ke kompor listrik juga akan memicu berkembangnya industri kompor listrik induksi berdaya listrik rendah di Indonesia.
"Penggunaan kompor listrik secara luas memang lebih ramah lingkungan daripada kompor gas. Namun, PLN juga harus melakukan migrasi penggunaan energi primer dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), yang lebih ramah lingkungan," jelasnya.
"Tanpa peningkatan penggunaan EBT dalam pembangkit listrik PLN, penggunaan kompor listrik tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan pencemaran udara," pungkasnya.(OL-5)
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Sepanjang awal Juni 2025, program ini menyasar sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dengan fokus utama mengedukasi masyarakat terkait penggunaan LPG yang aman dan benar di tingkat rumah tangga.
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
PTK terus mendukung kebutuhan layanan marine services dalam memperkuat pasokan energi nasional, terutama selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Dengan langkah itu, lanjutnya, Disperindagkop UKM Riau berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved