KPK Dorong Penyaluran Subsidi Gaji Tepat Sasaran

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah agar tepat sasaran dalam penyaluran program subsidi gaji pegawai berpenghasilan di bawah Rp5 juta sebesar Rp600 ribu. Untuk itu KPK meminta Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan validasi data penerima bantuan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/9).

Baca juga: Akhir September, Subsidi Gaji Tuntas Diterima Pekerja

"Kami berharap validasi data nanti akan diperbaiki karena sampai tahun depan rencananya 15,7 juta pegawai yang terdata kaan menerima bantuan. Kita pastikan betul-betul mereka berhak menerima subsidi upah Rp600 ribu per bulan," kata Alex.

"Kami sampaikan realisasi itu dilakukan secara bertahap batch 1, 2 dan sekarang masuk 3 masih proses untuk ceklis yang sudah divalidasi data oleh Kemnaker," kata Ida dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya meminta KPK untuk mendampingi penyaluran bantuan tersebut. Sesuai rencana, pemerintah menargetkan total 15,7 juta penerima subsidi gaji. Pihaknya kini terus memvalidasi data calon penerima yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini, imbuh Ida, penyaluran subsidi gaji dibagi menjadi empat tahap dan kini telah memasuki tahap kedua. Pada tahap pertama, sudah tersalurkan bantuan melalui Himpunan Bank Milik Megara (Himbara) sebanyak 99,6% dan bank non-Himbara sebanyak 98,7%. Untuk tahap kedua telah disalurkan melalui Bank Himbara 99,18% dan bank non-Himbara 52,07%.

"Untuk batch ketiga sedang dalam proses men-checklist. Program ini memang targetnya 15,7 juta (penerima bantuan). Ini data awal, proses berikutnya ada verifikasi dan validasi data apakah penerima ini sudah sesuai," jelasnya. (Dhk/A-1)