Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Dalam rangka mendukung mitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT)/cash for work di 34 Provinsi di Indonesia dengan anggaran sebesar Rp12,32 triliun. Salah satu program PKT dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kelompok Masyarakat adalah melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kotaku.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda. Program ini untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri Basuki.
Pada Tahun Anggaran 2020 Program Kotaku dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp429,5 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja. Hingga 31 Agustus 2020 progres penyerapan program Kotaku mencapai Rp305 miliar atau 71% dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 12.046 orang atau 92,8%.
Program PKT melalui perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan, penyediaan air bersih, dan akses sanitasi layak salah satunya dilaksanakan di kota/kabupaten penyangga Ibu Kota DKI Jakarta yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Banten. Kotaku dilakukan melalui pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi.
Di Provinsi Jabar, Program Kotaku menyasar 12 kelurahan di Kota Bogor, 5 kelurahan di Kabupaten Bogor, 1 kelurahan di Kota Depok, dan 5 kelurahan di Kota Bekasi. Sementara untuk wilayah Banten meliputi 3 kelurahan di Kota Serang, 2 kelurahan di Kota Cilegon, dan 3 kelurahan di Kota Tangerang Selatan. Total pelaksanaan Kotaku di wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Banten sebanyak 31 kelurahan dengan anggaran Rp31 miliar.
Diharapkan melalui pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik sosial dan ekonomi. Serta berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran akibat COVID-19.
Potensi tenaga kerja terserap program KOTAKU di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten tahun 2020 sebanyak 1.054 orang dengan target upah tenaga kerja sebesar Rp7,75 miliar.
Selama periode 2015-2019, Program Kotaku di wilayah Bodebek dan Banten berhasil mengurangi kawasan kumuh perkotaan seluas 1.526,85 Ha dari total luas target 2.349,31 Ha. Sisa kawasan kumuh yang belum tertangani 822.46 Ha akan terus ditangani Kementerian PUPR untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. (RO/OL-10)
Kunjungan kerja sekaligus mengisi waktu liburnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara
Peninggalan lain sekaligus saksi bisu banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia dari Basuki Hadimuljono ialah topi Kementerian PU-Pera.
Peresmian ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyerahan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui pendanaan APBN.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Menara jembatan atau cable stayed Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur, menjadi yang terpanjang kedua setelah Jembatan Suramadu di Selat Madura.
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan September ke Ibu Kota Nusantara masih akan sesuai jadwal sesuai kesiapan hunian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.
World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 baru saja selesai diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 18 – 25 Mei 2024.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved