Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BANK DKI meraih penghargaan sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) terbaik Top of The Top dan Top BUMD 2020 Bintang Lima atas pertumbuhan
kinerja yang baik dalam kegiatan Top BUMD Awards 2020.
“Bank DKI berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham, khususnya kepada BP BUMD DKI Jakarta atas dukungan dan
kepercayaan yang diberikan selama ini,” kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini dalam pernyataan di Jakarta, akhir pekan lalu.
Herry menambahkan, Bank DKI juga menyampaikan apresiasi kepada nasabah atas kepercayaan dalam menggunakan produk dan layanan bank serta
akan menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik.
Penghargaan Top BUMD tersebut merupakan penghargaan yang diberikan oleh majalah Top Business kepada 1.449 BUMD terbaik dari seluruh
Indonesia.
Pertumbuhan kinerja Bank DKI yang baik telah terlihat dari pertumbuhan kredit hingga 8,3% pada triwulan II-2020, dari Rp29,53 triliun menjadi Rp31,98 triliun per Juni 2020
meski terjadi pandemi covid-19.
Bank DKI juga mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 5,3% dari Rp33,61 triliun pada Juni 2019 menjadi sebesar Rp35,40 triliun pada Juni 2020, yang didukung
oleh pemanfaatan aplikasi JakOne Mobile. (Ant/E-1)
Perubahan call name ini menandai dimulainya fase baru transformasi PT Bank DKI menuju arah yang lebih modern, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional dan regional.
Gubernur DKI Pramono Anung mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.
Realisasi transaksi digital di Kepulauan Seribu terus tumbuh positif
Bank DKI turut mendukung terwujudnya integrasi transportasi publik di Jakarta melalui sistem pembayaran non-tunai yaitu JakCard.
Keuntungan cuma bertahan setahun. Jika dilihat, total kerugian sampai Rp15 triliun pada 2021, juga dinilai tidak masuk akal.
Rencana penyidikan dalam kasus ini penting dibuat matang, untuk memastikan kasus kelar sampai persidangan.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved