Rabu 26 Agustus 2020, 18:55 WIB

SKK Migas Dinilai Berhasil Cegah Korupsi di Hulu Migas

Usman Kansong | Ekonomi
SKK Migas Dinilai Berhasil Cegah Korupsi di Hulu Migas

Dok SKK Migas
Penyerahan penghargaan dari Ketua KPK Firli Bahuri (kedua dari kanan) kepada Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto

 

SKK Migas memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keberhasilan dalam melaksanakan pencegahan korupsi.

Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK di Jakarta, Rabu (26/8).

"SKK Migas konsisten menerapkan praktik pencegahan korupsi. Penghargaan dari KPK, adalah salah satu bukti SKK Migas secara terus menerus melakukan pencegahan korupsi di industri hulu migas. Penghargaan ini akan semakin menyemangati dan memperkuat komitmen kami untuk terus meningkatkan prakek pencegahan korupsi di hulu migas," kata Dwi.

Baca juga: SKK Migas Sebut Permintaan Gas Alami Penurunan

"Kami menyadari industri hulu migas adalah salah satu sektor yang rawan terjadi praktek korupsi. Industri hulu migas memiliki perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun setiap tahun, baik yang berasal dari investasi, proyek pengadaan barang/jasa dan lainnya. Maka penting untuk menjaga proses pengambilan keputusan investasi tidak terganggu oleh faktor non-investasi seperti penyuapan," tambah Dwi.

"Salah satu cara mendorong peningkatan investasi hulu migas adalah dengan menerapkan good corporate governance (GCG) pada level yang tinggi, termasuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Investasi hulu migas memiliki risiko dan teknologi yang tinggi serta persaingan antarnegara. Korupsi jelas-jelas menjadi biaya tinggi dan meningkatkan ketidakpastian bisnis, sesuatu yang sangat dibenci oleh para investor," ujar Kepala SKK Migas.

"Maka, pencegahan korupsi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kredibilitas hulu migas, persaingan usaha yang sehat, meningkatkan iklim investasi dan menekan biaya cost recovery. Ujung-ujungnya adalah penerimaan negara menjadi lebih optimal. Indonesia memiliki 128 cekungan dan baru 20 cekungan yang produksi, dengan tanpa korupsi biaya investasi di Indonesia akan semakin kompetitif dan memiliki kepastian waktu," pungkas Dwi Soetjipto.

Selain dalam rangka menerima penghargaan, pada acara ANPK tersebut, Kepala SKK Migas didapuk menjadi pembicara di acara tersebut dengan topik Praktek Baik Penerapan Manajemen Antisuap. Pada diskusi panel tersebut, Kepala SKK Migas menjadi narasumber bersama dengan Menteri BUMN, Kepala OJK, Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam dan KUPAS Kadin dengan penanggap Pimpinan KPK dan Jaksa Agung.

Baca juga: SKK Migas dan KKKS Salurkan Sembako di Papua dan Maluku

Kerja keras SKK Migas untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas sebagai wakil negara dalam pengelolaan hulu migas dilakukan tidak secara instan. Kerja keras ini sudah dibangun sejak sepuluh tahun yang lalu dengan menyusun core values dilanjutkan dengan penyusunan pedoman etika dan pengendalian gratifikasi. Mulai tahun 2012 telah mewajibkan manajemen dan pegawai SKK Migas untuk melaporkan LHKPN setiap tahunnya. Setelah melengkapi dengan berbagai perangkat pendukung dan aturan lainnya, sejak 2016 SKK Migas telah menerapkan transparansi pengadaan barang dan jasa secara centralized integrated vendor database (CIVD) dan ditahun 2017 semua KKKS telah bergabung dalam CIVD.

SKK Migas memperoleh sertifikat ISO 37000:2016 pada 2018 sebagai bentuk pengakuan atas penerapan standar internasional untuk Sistem Manajemen Antipenyuapan.

Di Indonesia, SKK Migas termasuk lembaga yang mengawali dan menginisiasi penerapan ISO 37000:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Untuk memperkuat integritas industri hulumigas, kemudian SKK Migas mendorong penerapan SMAP di KKKS dan para penyedia barang/jasa hulu migas.

Dalam upaya membangun integritas, saat ini SKK Migas telah melengkapi dengan berbagai perangkat yang dapat menjaga SKK Migas senantiasa menerapkan transparansi dan akuntabilitas.

Tata kelola tersebut antara lain:

  1. Norma dan syarat kerja SKK Migas
  2. Prinsip 4 No's (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality)
  3. Pedoman Etika SKK Migas
  4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi SKK Migas
  5. Pedoman Whistleblowing System SKK Migas
  6. Pelaporan LHKPN
  7. Right to Audit
  8. Fraud Risk Assessment & Enterprise Risk Management
  9. Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)

(X-15)

Baca Juga

Antara

Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan Konsumsi Pertalite

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 22:51 WIB
Hal itu penting untuk dilakukan agar beban subsidi dalam postur APBN tidak semakin membengkak. Diketahui, belanja untuk subsidi energi...
Ist

CreaVid Competition untuk Mendukung Industri Kreatif di Tanah Air

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 21:29 WIB
Lewat kreasi generasi milenial ini, publik diharapkan bisa lebih paham tentang investasi keuangan, agar masyarakat tidak mudah terpedaya...
Dok. Pribadi

Karya Desainer dan Arsitek Indonesia Ikut Warnai Pembangunan Bangsa

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 20:47 WIB
Saat ini Karya Cipta para ahli Indonesia telah mencapai hasil desain yang cukup tinggi dan makin berkualitas dengan dukungan teknologi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya