Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PANDEMI Covid-19 telah membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat dalam negeri untuk mendorong peningkatan pariwisata domestik. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo dalam Webinar bertajuk Menyikapi dan Menyiasati Tren Industri Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19, dari Jakarta, Selasa (25/8).
"Kita lihat sekarang ini justru akan tumbuh nasionalisme, karena sekarang ini justru wisata di Indonesia bagus-bagus sehingga masyarakat dapat berkunjung ke sana," ujarnya.
Guna mendorong pariwisata dalam negeri, lanjut Dirjen Widodo, penerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara disiplin. Hal tersebut, harus dilakukan oleh seluruh daerah pariwisata yang berada di Indonesia.
"Tujuannya, penyebaran Covid-19 dapat dicegah ketika masyarakat menjalankan aktivitas produktif industri pariwisata," tuturnya.
Memperhatikan secara spesifik aspek kesehatan menjadi faktor utama dalam membuka sektor pariwisata. Dalam mencegah penyebaran wabah virus di wilayah-wilayah yang menjadi pusat destinasi pariwisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat domestik dari berbagai kota.
"Pastikan setiap protokol kesehatan dilakukan, kalau suhu tubuh lebih dari 38 celcius jangan melakukan kegiatan pariwisata, karena tidak akan duperbolehkan untuk masuk kedalam destinasi pariwisata terkait," tegasnya.
Menurut Dirjen IKP, memang ada upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata dalam negeri, karena sektor ini sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian.
"Berbagai industri yang berkaitan dengan sektor tersebut dapat kembali bergairah di tengah terjangan dampak negatif Covid-19," ungkapnya.
Terdapat dua hal yang tengah difokuskan oleh pemerintah saat ini, yakni memberikan diskon para turis domestik yang memggunakan moda angkutan udara. Dan juga memberikan insentif pajak kepada para pelaku industri pariwisata yang sangat ini terpukul akibat penyebaran Covid-19.
"Kita mendiskon tiket pesawat supaya orang mau naik pesawat tapi juga sekaligus pemerintah insentif pajak terhadap industri pariwisata terdampak," katanya.
Disiplin dan Cegah Hoaks
Menurut Dirjen IKP, Peraturan Presiden 82/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Inpres Nomor 6/2020 tentang Meningkatkan Kedisiplinan dan juga penegakan hukum dan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 menjadi dasar bersama untuk melawan pandemi.
“Kita saling mengawal bersama-sama agar supaya komitmen kita untuk bisa melawan covid-19 dan kita semua bersama-sama bahwa kita harus juga memperhatikan aman Covid, sehat tetapi ekonominya juga bisa tumbuh,” ajaknya.
Dirjen Widodo mengingatkan dalam adaptasi kebiasaan baru untuk tetap sehat sebelum keluar rumah. serta pakai masker, dan hindari menyentuh wajah termasuk menjaga jarak yang terkadang seringkali sulit untuk diterapkan
“Saya kira tetap memperhatikan pada kesehatan nah ini, tentu nanti kita akan saling menjadi kontrol sosial yang baik untuk bisa mewujudkan destinasi wisata yang tetap memperhatikan aspek kesehatan,” tuturnya.
Menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, pemerintah pun telah melakukan upaya pemantauan dan mengatasi dampak buruk dari pemberitaan hoaks seputar pandemi yang membuat resah di tengah masyarakat.
“Karena pandemi sudah ada 215 negara yang kena situasi yang menegangkan ini di dalam kehidupan kita. Bahkan, situasi krisis itu menimbulkan juga krisis hoaks. Ini yang mengingatkan kita bahwa ternyata setiap musibah itu selalu saja ada orang yang membuat makin tidak baik dari sisi informasi,” tuturnya.
Dirjen IKP menyebutkan penyebaran berita hoaks yang terjadi di Facebook dan twitter “Ada 104 kasus bahkan yang ditahan sudah 17 orang yang ini tentu saja menjadi catatan kita untuk lebih hati-hati karena, kita punya yang disebut dengan jejak digital,” imbuhnya. (OL-09)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved