Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DIREKTUR Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Esther Sri Astuti mendorong pemerintah secepat mungkin menaikkan tingkat permintaan
masyarakat. Langkah itu harus ditempuh guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Negara harus banyak memberi bantuan kepada masyarakat untuk menaikkan demand itu. Saya mencatat masih sedikitnya bantuan dari negara,” papar Esther saat dihubungi, kemarin.
Dalam catatannya, pemerintah masih belum maksimal mengeluarkan anggaran untuk jaminan sosial. Nilainya masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga, Thailand, yang sampai memiliki tujuh jenis jaminan bagi masyarakatnya di masa pandemi covid-19 ini.
“Anggaran Indonesia masih sangat terbatas, hanya tiga jenis jaminan. Sementara itu, Thailand sampai tujuh jenis social protection,” kata Esther.
Bantuan atau social protection yang ada saat ini ialah penambahan skill kepada korban PHK, bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin terutama orang tua,
dan tindakan lainnya.
Sementara itu, Thailand sudah sampai pada jaminan perawatan kesehatan yang terjangkau, kebijakan cuti dan perawatan keluarga, serta memodifikasi pembayaran jaminan sosial.
“Negara yang paling banyak memberikan social protection, maka lebih cepat recovered,” ujar Eshter.
Ia juga menyebut keberanian negara-negara maju untuk melebarkan defisit fiskalnya sebagai konsekuensi utang yang meningkat dan merevisi anggarannya. Namun,
perekonomian negara-negara tersebut cepat membaik karena terciptanya demand di tengah masyarakat.
“Jadi, agar perekonomian bisa recovered, ya, harus banyak pengeluaran pemerintah untuk social protection. Bukan hanya untuk bansos, melainkan juga bentuk jaring
pengaman sosial yang lain,” pungkasnya.
Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi perekonomian Indonesia selama 2020 tumbuh minus 0,49%
sebagai dampak pandemi covid-19.
“Diharapkan di kuartal ketiga bisa membaik dengan prediksi minus dua, minus satu, atau bahkan kita berharap bisa masuk positif,” katanya, kemarin. (Iam/Ant/E-2)
Alipudin mengatakan hingga akhir 2024, BPJS Kesehatan telah mencatatkan 277 juta peserta atau mencakup sekitar 98,67% dari populasi Indonesia.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Mantan Presiden AS Joe Biden mengecam pemerintahan penggantinya yang dianggap membawa kerusakan besar dalam waktu kurang dari 100 hari.
Pangeran Laurent dari Belgia, adik Raja Philippe, gagal memperoleh jaminan sosial dari negara meski menerima tunjangan kerajaan tahunan sebesar €388.000.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Studi terbaru mengungkapkan vaksinasi anak mengalami stagnasi dan kemunduran dalam dua dekade terakhir.
Diary, merek perawatan kulit (skin care) asal Bekasi, sukses menembus pasar Vietnam dan Jepang berkat inovasi produk, strategi digital, dan semangat pantang menyerah.
Produksi masker ini. bersamaan dengan produk lain seperti kopi, keripik udang dan coklat lokal membawa Worcas mendapatkan perhatian pasar domestik internasional.
Tahun 2020, sepasang peneliti India mengklaim lockdown global selama pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan suhu permukaan bulan.
Jumlah wisman yang datang langsung ke Bali pada Januari-November 2023 sebanyak 5.782.260 kunjungan, sementara pada periode yang sama tahun 2019 sebanyak 5.722.807 kunjungan.
KETUA Satgas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan mengungkapkan bahwa human metapneumovirus atau HMPV tidak berpotensi menjadi pandemi seperti yang terjadi pada covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved