Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PARA pengembang perumahan dari 20 asosiasi perusahan pengembang yang terdaftar di Kementerian PUPR terus menambah jumlah lokasi perumahan dan unit tapak subsidi yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi untuk Pengembang (SiKumbang).
SiKumbang mencatat per hari ini, Senin (10/8) pukul 08.58 WIB terdapat 141.700 unit tapak subsidi sudah terjual yang tersebar di 11.091 lokasi terdaftar. Adapun sebanyak 117.302 jumlah unit tapak subsidi masih tersedia.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui data pembiayaan perumahan memperlihatkan sisi demand dan supply berdasarkan data yang masuk dari anggota 20 asosiasi pengembang ditambah dengan Perumnas. Data tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi pengembang, pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan di daerah masing-masing.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan melalui Dashboard Managemet Control SiKumbang, beberapa provinsi di Indonesia memperlihatkan ketersediaan rumah lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah tersebut terhadap hunian.
"Seperti Sumatera Selatan, tercatat sebanyak 13.791 unit ketersediaan rumah subsidi, sedangkan permintaan atau kebutuhannya hanya mencapai 4.499 unit," kata Arief melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/8).
Lalu, Provinsi Jambi dengan ketersediaan rumah subsidi mencapai 7.717 unit, sedangkan permintaannya hanya 1.875 unit rumah. Jawa Timur terdapat pasokan rumah subsidi mencapai 12.507 unit dan yang membutuhkan hanya 6.330 unit. Provinsi Riau juga terjadi kelebihan pasokan dari 5.830 unit rumah yang tersedia, kebutuhannya 3.503 unit.
"Jawa Barat justru sebaliknya, kebutuhan akan rumah subsidi di daerah ini mencapai hingga 30.411 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 22.586 unit," ujar Arief.
Begitu pun dengan Banten, kebutuhan akan rumah subsidi juga mencapai 8.968 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 6.364 unit. Pun, Sulawesi Selatan dari kebutuhan rumah subsidi sebanyak 5.567 unit, sedangkan ketersediaan rumah subsidi hanya 4.428 unit.
Arief menyebut peran pengembang dalam meng-input data perumahan yang mereka bangun sangat krusial. Melalui data SiKumbang, secara real time PPDPP akan mampu menyajikan data hunian masyarakat, berupa peta hunian yang tersedia, sedang dibangun, dan hunian yang sudah terjual yang disajikan dalam berbagai warna.
"Pengembanglah yang berperan penting untuk mewarnai area ini sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memilih rumah yang diinginkan,” ungkapnya.
Bagi pemerintah, lanjut Arief, data ini juga menjadi informasi prioritas untuk memenuhi kebutuhan listrik, bantuan saran prasarana umum lainnya seperti bentuk dan ukuran agunan yang akan dibiayai oleh program perumahan subsidi. Idealnya, data ini pun dapat disinergikan dengan manajemen kuota di bank pelaksana pembiayaan perumahan.
"Melalui rangkaian sistem ini, pemerintah dapat merancang manajemen kuota bantuan pembiayaan perumahan hingga tingkat kecamatan. Sehingga anggaran program rumah subsidi dapat lebih akurat dari tingkat nasional sampai ke daerah terpencil sekalipun," paparnya. (X-12)
Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan budget minim, kabar gembira datang dari pemerintah! Ada bocoran soal program rumah subsidi tipe 18 meter persegi dengan cicilan super ringan
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa kementeriannya terus mengumpulkan masukan dan aspirasi dari generasi milenial terkait draf revisi program rumah subsidi
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung usulan konsep rumah subsidi dengan luas 14 meter persegi yang diusung oleh Lippo Group
Sebanyak 16 rumah diberikan secara gratis kepada masyarakat dari berbagai latar belakang oleh PT Kawaanukirah Property di Banten, Kamis (12/6).
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
RENCANA pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan dana sebesar Rp48 triliun
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
Pemerintah tengah mengkaji ulang standar desil 8 yang digunakan dalam program perumahan, mengingat perbedaan standar hidup di setiap provinsi.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menilai target pembangunan tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah perlu disesuaikan dengan anggaran
Kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakat semakin mendesak, terutama di kawasan yang berdekatan dengan Ibu Kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved