Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PARA pengembang perumahan dari 20 asosiasi perusahan pengembang yang terdaftar di Kementerian PUPR terus menambah jumlah lokasi perumahan dan unit tapak subsidi yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi untuk Pengembang (SiKumbang).
SiKumbang mencatat per hari ini, Senin (10/8) pukul 08.58 WIB terdapat 141.700 unit tapak subsidi sudah terjual yang tersebar di 11.091 lokasi terdaftar. Adapun sebanyak 117.302 jumlah unit tapak subsidi masih tersedia.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui data pembiayaan perumahan memperlihatkan sisi demand dan supply berdasarkan data yang masuk dari anggota 20 asosiasi pengembang ditambah dengan Perumnas. Data tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi pengembang, pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan di daerah masing-masing.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan melalui Dashboard Managemet Control SiKumbang, beberapa provinsi di Indonesia memperlihatkan ketersediaan rumah lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah tersebut terhadap hunian.
"Seperti Sumatera Selatan, tercatat sebanyak 13.791 unit ketersediaan rumah subsidi, sedangkan permintaan atau kebutuhannya hanya mencapai 4.499 unit," kata Arief melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/8).
Lalu, Provinsi Jambi dengan ketersediaan rumah subsidi mencapai 7.717 unit, sedangkan permintaannya hanya 1.875 unit rumah. Jawa Timur terdapat pasokan rumah subsidi mencapai 12.507 unit dan yang membutuhkan hanya 6.330 unit. Provinsi Riau juga terjadi kelebihan pasokan dari 5.830 unit rumah yang tersedia, kebutuhannya 3.503 unit.
"Jawa Barat justru sebaliknya, kebutuhan akan rumah subsidi di daerah ini mencapai hingga 30.411 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 22.586 unit," ujar Arief.
Begitu pun dengan Banten, kebutuhan akan rumah subsidi juga mencapai 8.968 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 6.364 unit. Pun, Sulawesi Selatan dari kebutuhan rumah subsidi sebanyak 5.567 unit, sedangkan ketersediaan rumah subsidi hanya 4.428 unit.
Arief menyebut peran pengembang dalam meng-input data perumahan yang mereka bangun sangat krusial. Melalui data SiKumbang, secara real time PPDPP akan mampu menyajikan data hunian masyarakat, berupa peta hunian yang tersedia, sedang dibangun, dan hunian yang sudah terjual yang disajikan dalam berbagai warna.
"Pengembanglah yang berperan penting untuk mewarnai area ini sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memilih rumah yang diinginkan,” ungkapnya.
Bagi pemerintah, lanjut Arief, data ini juga menjadi informasi prioritas untuk memenuhi kebutuhan listrik, bantuan saran prasarana umum lainnya seperti bentuk dan ukuran agunan yang akan dibiayai oleh program perumahan subsidi. Idealnya, data ini pun dapat disinergikan dengan manajemen kuota di bank pelaksana pembiayaan perumahan.
"Melalui rangkaian sistem ini, pemerintah dapat merancang manajemen kuota bantuan pembiayaan perumahan hingga tingkat kecamatan. Sehingga anggaran program rumah subsidi dapat lebih akurat dari tingkat nasional sampai ke daerah terpencil sekalipun," paparnya. (X-12)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Rumah subsidi dengan luas 18 meter memang menunjukkan niat negara dalam menjamin hak tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Target pasar dari pembangunan rusun tersebut adalah generasi milenial.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved