Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pengembang perumahan dari 20 asosiasi perusahan pengembang yang terdaftar di Kementerian PUPR terus menambah jumlah lokasi perumahan dan unit tapak subsidi yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi untuk Pengembang (SiKumbang).
SiKumbang mencatat per hari ini, Senin (10/8) pukul 08.58 WIB terdapat 141.700 unit tapak subsidi sudah terjual yang tersebar di 11.091 lokasi terdaftar. Adapun sebanyak 117.302 jumlah unit tapak subsidi masih tersedia.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui data pembiayaan perumahan memperlihatkan sisi demand dan supply berdasarkan data yang masuk dari anggota 20 asosiasi pengembang ditambah dengan Perumnas. Data tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi pengembang, pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan di daerah masing-masing.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan melalui Dashboard Managemet Control SiKumbang, beberapa provinsi di Indonesia memperlihatkan ketersediaan rumah lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah tersebut terhadap hunian.
"Seperti Sumatera Selatan, tercatat sebanyak 13.791 unit ketersediaan rumah subsidi, sedangkan permintaan atau kebutuhannya hanya mencapai 4.499 unit," kata Arief melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/8).
Lalu, Provinsi Jambi dengan ketersediaan rumah subsidi mencapai 7.717 unit, sedangkan permintaannya hanya 1.875 unit rumah. Jawa Timur terdapat pasokan rumah subsidi mencapai 12.507 unit dan yang membutuhkan hanya 6.330 unit. Provinsi Riau juga terjadi kelebihan pasokan dari 5.830 unit rumah yang tersedia, kebutuhannya 3.503 unit.
"Jawa Barat justru sebaliknya, kebutuhan akan rumah subsidi di daerah ini mencapai hingga 30.411 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 22.586 unit," ujar Arief.
Begitu pun dengan Banten, kebutuhan akan rumah subsidi juga mencapai 8.968 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 6.364 unit. Pun, Sulawesi Selatan dari kebutuhan rumah subsidi sebanyak 5.567 unit, sedangkan ketersediaan rumah subsidi hanya 4.428 unit.
Arief menyebut peran pengembang dalam meng-input data perumahan yang mereka bangun sangat krusial. Melalui data SiKumbang, secara real time PPDPP akan mampu menyajikan data hunian masyarakat, berupa peta hunian yang tersedia, sedang dibangun, dan hunian yang sudah terjual yang disajikan dalam berbagai warna.
"Pengembanglah yang berperan penting untuk mewarnai area ini sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memilih rumah yang diinginkan,” ungkapnya.
Bagi pemerintah, lanjut Arief, data ini juga menjadi informasi prioritas untuk memenuhi kebutuhan listrik, bantuan saran prasarana umum lainnya seperti bentuk dan ukuran agunan yang akan dibiayai oleh program perumahan subsidi. Idealnya, data ini pun dapat disinergikan dengan manajemen kuota di bank pelaksana pembiayaan perumahan.
"Melalui rangkaian sistem ini, pemerintah dapat merancang manajemen kuota bantuan pembiayaan perumahan hingga tingkat kecamatan. Sehingga anggaran program rumah subsidi dapat lebih akurat dari tingkat nasional sampai ke daerah terpencil sekalipun," paparnya. (X-12)
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyatakan kesiapan mendukung program 3 juta rumah Prabowo-Gibran dengan teknologi precast yang efisien dan tahan gempa.
BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi pada 2025 mencapai 278.868 unit senilai Rp34,64 triliun melalui 40 bank di 33 provinsi.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
Menurutnya, akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional.
Rumah tipe 36 yang ditempatinya memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, dan ruang tengah untuk ruang keluarga.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Rakor lintas kementerian di Tangerang bahas percepatan pembangunan rumah subsidi, penuntasan masalah LSD, dan penyederhanaan perizinan perumahan di Banten.
BTN mencatat penyaluran KPR melalui skema FLPP hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit, ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved