Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pengembang perumahan dari 20 asosiasi perusahan pengembang yang terdaftar di Kementerian PUPR terus menambah jumlah lokasi perumahan dan unit tapak subsidi yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi untuk Pengembang (SiKumbang).
SiKumbang mencatat per hari ini, Senin (10/8) pukul 08.58 WIB terdapat 141.700 unit tapak subsidi sudah terjual yang tersebar di 11.091 lokasi terdaftar. Adapun sebanyak 117.302 jumlah unit tapak subsidi masih tersedia.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui data pembiayaan perumahan memperlihatkan sisi demand dan supply berdasarkan data yang masuk dari anggota 20 asosiasi pengembang ditambah dengan Perumnas. Data tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi pengembang, pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan di daerah masing-masing.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan melalui Dashboard Managemet Control SiKumbang, beberapa provinsi di Indonesia memperlihatkan ketersediaan rumah lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah tersebut terhadap hunian.
"Seperti Sumatera Selatan, tercatat sebanyak 13.791 unit ketersediaan rumah subsidi, sedangkan permintaan atau kebutuhannya hanya mencapai 4.499 unit," kata Arief melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/8).
Lalu, Provinsi Jambi dengan ketersediaan rumah subsidi mencapai 7.717 unit, sedangkan permintaannya hanya 1.875 unit rumah. Jawa Timur terdapat pasokan rumah subsidi mencapai 12.507 unit dan yang membutuhkan hanya 6.330 unit. Provinsi Riau juga terjadi kelebihan pasokan dari 5.830 unit rumah yang tersedia, kebutuhannya 3.503 unit.
"Jawa Barat justru sebaliknya, kebutuhan akan rumah subsidi di daerah ini mencapai hingga 30.411 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 22.586 unit," ujar Arief.
Begitu pun dengan Banten, kebutuhan akan rumah subsidi juga mencapai 8.968 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 6.364 unit. Pun, Sulawesi Selatan dari kebutuhan rumah subsidi sebanyak 5.567 unit, sedangkan ketersediaan rumah subsidi hanya 4.428 unit.
Arief menyebut peran pengembang dalam meng-input data perumahan yang mereka bangun sangat krusial. Melalui data SiKumbang, secara real time PPDPP akan mampu menyajikan data hunian masyarakat, berupa peta hunian yang tersedia, sedang dibangun, dan hunian yang sudah terjual yang disajikan dalam berbagai warna.
"Pengembanglah yang berperan penting untuk mewarnai area ini sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memilih rumah yang diinginkan,” ungkapnya.
Bagi pemerintah, lanjut Arief, data ini juga menjadi informasi prioritas untuk memenuhi kebutuhan listrik, bantuan saran prasarana umum lainnya seperti bentuk dan ukuran agunan yang akan dibiayai oleh program perumahan subsidi. Idealnya, data ini pun dapat disinergikan dengan manajemen kuota di bank pelaksana pembiayaan perumahan.
"Melalui rangkaian sistem ini, pemerintah dapat merancang manajemen kuota bantuan pembiayaan perumahan hingga tingkat kecamatan. Sehingga anggaran program rumah subsidi dapat lebih akurat dari tingkat nasional sampai ke daerah terpencil sekalipun," paparnya. (X-12)
Program pembangunan rumah bersubsidi juga membuka peluang pertumbuhan yang signifikan bagi pengembang properti.
Vista Land Group mencatatkan prestasi di sektor perumahan nasional setelah meraih penghargaan sebagai pengembang rumah subsidi terbaik dalam ajang BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta.
Badan Bank Tanah siapkan 120 hektar lahan untuk rumah subsidi Rp150 jutaan di Cianjur hingga Batang. Cek skema Hak Miliknya di sini.
Kawah Anugerah Properti (KAP) menargetkan pembangunan 6.000 unit rumah subsidi pada 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait targetkan pembangunan 141 ribu unit rusun subsidi di lahan Meikarta. Groundbreaking dijadwalkan 8 Maret 2026. Simak detailnya!
Pemerintah dorong inovasi atasi mismatch pasokan-permintaan perumahan. Ajang BTN Housingpreneur 2025 saring 1.170 peserta, tetapkan 58 pemenang.
Badan Bank Tanah siapkan 120 hektar lahan untuk rumah subsidi Rp150 jutaan di Cianjur hingga Batang. Cek skema Hak Miliknya di sini.
Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merancang kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperluas akses hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan skema rumah susun (rusun) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved