Perusahaan Swasta Besar Harus Jadi Bapak Angkat UMKM

PANDEMI virus korona baru atau Covid-19 telah melanda dunia. Hampir seluruh negara terdapat pandemi dan berjuang mengatasi Covid-19 menelan banyak korban meninggal. Tak hanya itu, dampak pandemi Covid-19 telah turut menggoyahkan perekonomian.

Periode pertumbuhan ekonomi pra Covid-19 adalah 5,02%. Kondisi ekonomi dalam kondisi normal, walaupun banyak faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketika Covid 19 tengah terjadi hanya berada pada angka 2,97%. Pada Triwulan 1 pertumbuhan telah mengalami penurunan akibat daya beli, dan rendahnya pengeluaran pemerintah.

Memasuki era new normal pertumbuhan ekonomi belum membaik. Ekonomi belum akan tumbuh seperti sebelum Covid-19 karena permintaan belum naik, belanja pemerintah masih fokus pada masalah Covid-19.

Saat ditanya tentang situasi ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19, Dr Aviliani SE, Msi, ekonom dari Institute for Developmnet of Economics and Finance (Indef) mengatakan,”Situasi di tingkat nasional sendiri saya lihat UKM (usaha kecil menengah) kita agak terjepit karena sekitar 60% ada di perdagangan.”

“Maka sekarang dengan era digital ternyata harga-harga bisa dideteksi dari digital sehingga margin dari UMKM makin kecil, makanya ke depan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) harus dibuat bisnis model yang berubah, yaitu mungkin bisa dengan bapak dan anak angkat,” ujar Aviliani kepada media massa baru-baru ini.

Menurut Aviliani, perusahaan besar itu menjadi bagian dan wajib mengangkat kehidupan UMKM. “Nantinya hal itu juga disertai dengan pemberian insentif. Jadi insentif itu jangan lagi hanya pada perusahaan besar atau investor asing saja, tapi juga kepada perusahaan yang mau mendukung sektor UMKM,” jelasnya.

Avilaini yang menjabat Sekretaris Komite Ekonomi Nasional mengatakan ke depan bisa mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan dukungan terhadap UMKM oleh swasta.

 “Jadi jangan dibebankan kepada pemerintah semua untuk mendukung UMKM dengan cara diberikan kredit. Tapi bagaimana perusahaan swasta bisa menjadi demand side daripada UMKM,” ujarnya.

Bagaimana dengan bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial (Bansos) yang menjadi perhatian masyarakat sekarang ini ? “Kalau BLT dan Bansos diberikan kepada masyarakat ketika kondisi negara sedang tidak normal,” jawab Aviliani.

“Nah keadaan Covid-19 ini termasuk tidak normal karena tutupnya perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM lebih disebabkan karena kondisi bukan karena kemauan mereka, jadi mereka bisa dibantu dengan BLT dan bansos,” tuturnya.

“ Tapi ke depan harus ada dana pemberdayaan, agar lebih bisa memberdayakan mereka supaya bisa lebih mandiri. Jangan dikasih ikan terus tapi kailnya. Untuk kailnya sebenarnya ada dalam program kartu kerja. Namun kartu kerja ini perlu dipublikasi dahulu supaya orang lebih belajar yang mengacu pada skill,  jangan melalui online/internet karena tidak learning by doing,” papar Aviliani.

Saat ditanya apa yang  harus dilakukan atau masukan untuk pemeritah? “Masukan untuk pemerintah, kita mungkin bituh waktu 2-3 tahun untuk recovery. Kalau sekarang dirasa masih berat kalau sejumlah penduduk belum mendapatkan vaksin Covid-19,” jawab Aviliani.

Ia menjelaskan bahwa pertama, pemerintah belanjanya mesti lebih tepat waktu supaya pertumbuhan ekonomi kita tidak negatif.  “Kedua, masyarakat dari sisi UMKM yang perlu dibantu pemerintah di masa depan harus ditambah. Kalau sekarang masih berkisar pada yang miskin saja,” tambahnya.

Menurut Aviliani, mungkin sebagian kelas menengah harus ditambah bantunnya karena banyak yang mengalami penurunan kelas juga akibat dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Dengan terbantunya kelas menengah maka kelas yang berada dibawahnya pun akan ikut terbantu. Di negara lain kelas menengah pun dibantu,” jelasnya.

Sementara itu, pemerintah telah menganggarkan biaya penanganan Covid-19 total Rp 695,20 triliun meliputi bidang kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203, 90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123, 46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda Rp 106,11 triliun.

Namun realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menurut sektor  belum optimal, misalnya saja pada bidang kesehatan hingga kini baru 7,22% anggaran yang terealisasi, sedangkan pada bidang perlindungan sosial baru terealisasi 33%, dunia usaha baru 13%, sektoral K/L dan pemda 6,50%, dan UMKM baru terserap 25%. (RO/OL-09)