Satgas PEN: Bansos Karyawan Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

KETUA Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan pemerintah akan memberi bantuan sosial (bansos) tunai kepada karyawan bergaji di bawah Rp5 juta.

Bansos kepada kalangan masyarakat menengah itu dirasa perlu diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat yang tengah lesu.

"Karena orang-orang ini tidak termasuk kelompok yang di-PHK dan tidak termasuk orang yang miskin yang sudah ada bansosnya. Karena itu, arahan dari Bapak Presiden tolong dibuatkan program untuk membantu orang-orang di segmen ini," ungkap Budi Gunadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/8).

Budi menyampaikan segmen masyarakat bergaji Rp5 juta ke bawah ini sebelumnya luput dari perhatian. Pemerintah sebelumnya lebih memfokuskan pada masyarakat miskin. Adapun pegawai yang di-PHK sudah dibuatkan program dalam bentuk Kartu Prakerja.

Menurut Budi, kalangan pekerja bergaji Rp5 juta ke bawah tersebut bisa turut mendongkrak daya beli. Jumlah pekerja yang ada di segmen tersebut menurutnya tergolong banyak. Dari penyisiran data yang dilakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang akan menerima bantuan di segmen ini sebanyak 13,8 juta tenaga kerja. Mereka pekerja di luar pegawai BUMN dan pegawai negeri.

Baca juga : Regulasi Rampung, Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Kembali Besok

"Diharapkan agar kita bisa menjaga daya beli rakyat, agar rakyat bisa terus melakukan aktivitas ekonomi dan bisa menjaga pemulihan ekonomi kita dan bisa menciptakan lapangan kerja baru karena mereka selalu spending uangnya," ucap Budi.

Pemerintah pun menetapkan kriteria penerima manfaat bansos karyawan itu yakni tenaga kerja formal yang masih tercatat bekerja di perusahaannya, masih secara resmi membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, namun karena kondisi perusahaannya mereka dirumahkan dan mengalami pemotongan gaji.

Program itu akan diwujudkan dalam bentuk bantuan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan yang disalurkan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan disalurkan pada kuartal ketiga tahun ini dan tahap kedua akan disalurkan di kuartal keempat.

"Bantuan akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Total dana yang dianggarkan sebesar Rp33,1 triliun," tukas Budi. (OL-7)