SMI Jadi Katalisator Pemulihan Ekonomi di Daerah

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI turut berkontribusi menjadi katalisator dan fasilitator dalam membantu pemulihan ekonomi sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur di daerah yang terhambat akibat covid-19. Hal itu dilakukan melalui instrumen berupa fasilitas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pemerintah daerah.

“Ini lingkupnya adalah pinjaman daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Memang pada program ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp10 triliun dari APBN yang bentuknya pinjaman yang disalurkan kepada PT SMI, untuk diteruskan ke pemerintah daerah,” terang
Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad, di Jakarta, Senin (27/7).

Dia menerangkan dana itu diperoleh pemerintah dari penerbitan obligasi yang dibeli Bank Indonesia (BI) dengan bunga hingga 0%. Besaran bunga kemudian tetap diteruskan ke PT SMI dan pemerintah daerah dengan bunga 0%. Nantinya, instrumen tersebut bakal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan agar ke depannya pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas itu.

Terlepas dari bunga 0%, dia menerangkan PT SMI sebagai korporasi pasti melibatkan sumber daya manusia (SDM) dan proses kredit, evaluasi serta monitoring. Karena itu, PT SMI hanya mengenakan fee sebesar 0,185% dan biaya provisi sebesar 1% yang dibayarkan satu kali di depan.

Menurut Edwin, aturan untuk persyaratan pinjaman daerah itu mengikuti hal yang baku sebagaimana umumnya. Namun untuk pinjaman ini salah satu kemudahan yang diberikan berupa simplifikasi dan relaksasi.

Dalam hal ini, cukup dengan surat pemberitahuan kepada DPRD mengenai pinjaman tersebut. Nantinya pertanggungjawabannya akan menjadi bagian postur APBD yakni kepala daerah akan memperoleh persetujuan dalam hal konteks persetujuan APBD perubahan.

“Pinjaman daerah sebetulnya bagian dari defisit financing, sebagaimana disampaikan Menkeu yang besarannya 0,3% dari PDRB. Jadi, defisit itu emamng bagian stimulus pemerintah daerah, dan akhirnya persetujuannya diperoleh saat persetujuan APBD perubahan,” terang Edwin.

Edwin menyampaikan stimulus fiskal ini akan mendorong PT SMI jadi bagian dari pembiayaan defisit fiskal di daerah. Lewat peran itu, ke depannya PT SMI akan ditransformasikan menjadi perusahaan pembiayaan pembangunan.

Khusus dalam aktifitas pinjaman daerah, bentuk pinjaman nantinya tidak sebatas project, tetapi juga pinjaman daerah yang sifatnya program.

Misalnya, pendanaan pinjaman Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat. Meski isinya project yang terkendala ketersediaan sumber dana, sejatinya itu bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.

“Ini adalah langkah awal PT SMI, ke depannya bukan tak mungkin PT SMI masuk kategori pinjaman yang sifatnya murni program,” ucap Edwin.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bila nantinya instrumen itu bisa berjalan dengan baik, pihaknya ingin instrumen itu tetap ada dan ditingkatkan volumenya agar dapat bermanfaat bagi pemda.

“Bentuknya pun tidak cuma project based, tetapi kita bisa minta untuk program loan based. Misalnya untuk program stunting ataupun penurunan kemiskinan serta pengurangan pengangguran. Ini kita akan dukung penuh karena itu sangat penting,” tutur Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat jadi pemerintah daerah pertama yang memanfaatkan pinjaman PEN daerah. DKI mengajukan usulan pinjaman sebesar Rp4,5 triliun (2020) dan Rp8 triliun (2021). Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, serta olah raga.

Adapun Jawa Barat mengaju- kan pinjaman sebesar Rp1,904 triliun (2020) dan Rp2,098 triliun (2021). Anggaran itu untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur sosial, infrastruktur logistik, perumahan MBR, penataan kawasan khusus, dan infrastruktur lingkungan.

Kinerja baik

Dalam kesempatan tersebut, Edwin pun menyampaikan kondisi kesehatan PT SMI masih baik di tengah pandemi. Sejauh ini, Edward menerangkan aset PT SMI masih bertumbuh lantaran front loading di awal tahun yang cukup lumayan dan pendapatan laba pun masih inline dengan target.

“Kunci utama pertumbuhan laba dan pendapatan usaha itu karena kualitas aset yang masih terjaga, serta NPL (non performing loan) masih kisaran 1%, itu cukup rendah dan masih NPL gross,” terang Edward.

Terlebih, awal Januari PT SMI telah menerapkan PSAK 71 sehingga masih memiliki pencadangan dana yang cukup. Selain itu, NPL pencadangan PT SMI kini masih 224% sehingga tak banyak beban tambahan bagi perusahaan.

Ia pun menyebut dengan pandemi kali ini ada tantangan dalam pencapaian volume pinjaman dan penurunan suku bunga yang drastis. Hal itu membuat aset perusahaan yang umumnya floating, kini pendapatan absolutnya jadi menurun. “Untuk itu kami berusaha me- nekan ongkos dana agar bisa turun seiring pendapatan yang ada agar laba bersih dapat terjaga,” tutupnya. (Dro/S3-25)