Covid 19 dan Babak Baru Ekonomi Politik Global

TATANAN dunia baru diprediksi bakal berubah karena pandemic global Covid-19.  Konsekuensinya, hampir seluruh prediksi pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan akan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Semua negara berjuang agar bisa menghentikan meluasnya wabah ini.

Menurut Prof. Dr. Tulus warsito dari Universitas Yogyakarta,  penyebaran terbesar Covid-19 adalah transportasi. “Media penularan itu melalui pergerakan orang, dulu kita bisa ambil contoh wabah Flu Spanyol 1920 penyebaran wabahnya melambat. Jadi kalau kita bandingkan sekarang  dulu walaupun wabahnya dahsyat tetapi cara penularan tidak begitu dahsyat karena tidak ada media. Di Wuhan pada satu hari ratusan bahkan ribuan orang perpindahannya menggunakan transportasi, nah ini yang menjadikan Covid 19 cepat sekali menyebar”, jelas dia, dalam webinar.

Webinar yang digelar oleh Hubungan Internasional Universitas Nasional pada Rabu 22 Juli 2020 ini mengangkat tema “Ekonomi Politik Global Pasca Pandemi Covid- 19″. Dengan mengundang beberapa Narasumber, webinar Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional menerima lebih dari 100 partisipan.

Ekonomi dan politik Global

Dengan munculnya Covid-19, segala dinamika politik internasional sangat berfokus pada upaya penanganan virus mematikan itu. Sehingga pandemi Covid-19 bisa dijadikan sebagai babak baru dalam pergerakan politik global. Alasannya adalah, semua negara terkena dampak pandemi ini.

Selain sektor pariwisata, virus corona juga berdampak terhadap supply chain mengingat Tiongkok, khususnya Wuhan menjadi daerah penyuplai beberapa bahan baku. Dr. Irma Indrayani, M. Si menyebutkan ada tiga sektor penting yang terkena dampak yaitu: Harga Minyak, Supply Chain dan Bisnis Perjalanan. “ ada tiga sektor penting yang terkena dampak pandemik, namun selain 3 sektor ini memang semua lapisan masyarakat merasakan dampaknya”, jelas Irma.

Irma juga menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang bertanggungjawab atas penyelesaian pandemi kini ada tiga: state capacity, social trust dan leadership.“state capacity itu sendiri sudah jelas bahwa negara mengatur pemerintah dan birokrasi saling bekerjasama bahu membahu menyelesaikan pandemi ini, kemudian yang terpenting adanya social trust oleh para stakeholder dari negara ke rakyat dan rakyat kenegaranya yang berkaitan rasa percaya di kalangan masyarakat terhadap negara dalam membangun persatuan dan kesatuan, dan juga leadership itu sendiri pemimpin diharapkan mampu membuat keputusan yang baik dan tepat dalam menangani pandemi Covid-19,” paparnya.

Bagi Ketua Program Studi Hubungan Internasional ini, untuk menyelesaikan pandemik Covid-19 merupakan tanggung jawab baik nasional maupun internasional. Bagi negara berkembang termasuk Indonesia dapat mereformasi, merevitalisasi kembali apakah prinsip-prinsip tata kelola pemerintah sudah tepat atau belum.

“Karena ini merupakan suatu momentum tata kelola pemerintahan yang sebelumnya merujuk pada“Good Governance” menjadi “Proper Governance” sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Drs. Makmur Keliat, Ph.D menyampaikan keresahannya terhadap dampak ekomoni pasca pandemi. “sepanjang vaksin belum ditemukan jangan berharap keadaan akan menjadi normal, setelah ditemukan vaksin pun kita masih punya tantangan besar”, ungkapnya.

“Saya rasa begini, globalisasiakan terus berlanjut. Kondisi ini adalah masa jeda. Globalisasi dalam bentuk baru hanya akan berjalan ketika virus sudah bisa dikendalikan, vaksin ditemukan. Dan sekarang sudah ada 10 perusahaan yang sedang mengembangkannya. Seharusnya tahun depan sudah bisa digunakan,” jelasnya. (OL-13)