Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Bank Indonesia (BI) menyatakan pertumbuhan ekonomi negatif nasional yang akan terjadi di triwulan II, bisa berlanjut di triwulan III-2020.
"Pertumbuhan di triwulan III, kami perkirakan dari BI, ada kemungkinan masih negatif," kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung dalam webinar di Jakarta, Kamis.
Juda mengatakan proyeksi itu dapat terjadi karena berbagai sektor korporasi, UMKM maupun rumah tangga belum menunjukkan adanya tanda-tanda pertumbuhan signifikan akibat adanya covid-19.
Untuk itu, ia mengharapkan berbagai kebijakan fiskal maupun moneter yang sudah dirumuskan oleh otoritas terkait dapat berjalan efektif agar
pemulihan ekonomi dapat segera berjalan.
"Ini balapan dengan waktu, bagaimana kebijakan pemerintah dan KSSK dapat efektif untuk mencegah terjadinya risiko resesi yang dalam,"
katanya.
Sebelumnya, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 akan berada di zona negatif yaitu antara minus 5,08%-minus 3,54% dengan titik tengah minus 4,3%.
Pemerintah bersama BI, OJK maupun LPS sudah melakukan sinergi berbagai kebijakan agar ketidakpastian akibat pandemi tidak memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan itu antara lain mulai dari menambah anggaran untuk belanja penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional hingga melakukan restrukturisasi kredit untuk UMKM.
Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, perekonomian diperkirakan dapat mulai pulih pada triwulan III dan IV-2020, dengan catatan tidak ada
gelombang kedua COVID-19. Dengan demikian, pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2020 bisa berada pada kisaran minus 0,4% hingga 1,0%. (Ant/E-1)
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong reindustrialisasi sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved