Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo menuturkan, kapal pencuri ikan yang ditangkap pemerintah akan dihibahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia.
"Rencananya akan kita hibahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan kita, sekolah perikanan kita. Yang kita tahu semuanya selama ini namanya jurusan perikanan, tidak ada alat praktiknya, salah satunya adalah kapal," ujar Edhy dalam konferensi pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (22/7).
Ia menuturkan, pemerintah telah memiliki mekanisme pengawasan dan aturan yang ketat terkait pemberian kapal sitaan kepada pihak lain. Oleh karenanya, keraguan akan penghibahan kapal sitaan sepatutnya tidak perlu dipersoalkan.
"Kapal itu akan diberikan kepada yang memang membutuhkan. Saya tahu ada keraguan terhadap hal pemberian kapal sitaan orang ini ke pihak ketiga karena takut dijual. Kami punya mekanismenya dan itu masalah pengawasan," jelasnya.
Edhy menambahkan, penangkapan kapal pencuri ikan merupakan kebijakan prioritas yang diambil oleh KKP. Itu merupakan langkah mutlak yang harus dilakukan untuk menjaga setiap jengkal laut teritorial maupun Zona Ekslusif Ekonomi (ZEE) Indonesia.
Untuk mempertegas langkah tersebut, pemerintah turut menggandeng aparag penegak hukum lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Imigrasi, Bea Cukai dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP).
"Kita berharap ini akan efektif, kalau pun mereka (pencuri ikan) tidak jera, kami tetap siap. Kita akan terus meningkatkan kemampuan kita. Utamanya persenjataan. Saat ini hanya dibekali SS1 yang kalau menembus kapal itu sangat tidak mungkin. Kita sebenarnya punya senjata mesin berat yang memang secara aturan dibolehkan, Kemenhan secara prinsip mendukung, tinggal nanti implementasinya. Kita juga akan melengkapi dengan water canon. Kita harapkan ini akan menambah kemampuan," tutur Edhy.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengapresiasi langkah KKP untuk menghibahkan kapal sitaan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Sebab, pelajar kejuruan perikanan membutuhkan fasilitas untuk melakukan praktik.
"Saya sangat mendukung agar anak-anak kita punya skill yang hebat di bidang perikanan darat maupun tangkap. Memang anak-anak kita perlu sertifikat keahlian. Pendidikan itu tidak perlu lama-lama untuk yang SMK, cukup 2 tahun, setelah itu kita magangkan dan sertifikasi, itu saja," pungkasnya. (E-1)
RATUSAN jaket pelampung disediakan oleh Pelindo selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Hal itu untuk menjamin keselamatan penumpang kapal laut.
Dua aset itu diserahkan dengan status hibah barang milik negara. Penyerahan kapal laut ini juga dibantu oleh Kejaksaan Negeri Bitung.
Masyarakat Jabodetabek cenderung memilih transportasi umum saat mudik. Sementara masyarakat di luar Jabodetabek lebih memilih kendaraan pribadi.
Tercatat jumlah penumpang kapal melewati pelabuhan Trisakti Banjarmasin, selama arus mudik dan balik Lebaran 2025 periode 21 Maret-11 April sebanyak 26.717 orang.
Fenomena ini juga berdampak pada peningkatan penumpang kapal laut. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam memprediksi lonjakan 15% dibanding tahun sebelumnya,
Data PELNI mencatat, pada periode H-15 hingga H-9 Lebaran 2024, jumlah penumpang mencapai 106.234 orang.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved