Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
HASHIM Djojohadikusumo curhat soal tuduhan melakukan korupsi dan kronisme dalam dalam kasus ijin ekspor lobster.
"Terus terang saya mau curhat. Saya oleh media, termasuk media asing, dibilang melakukan korupsi dan kronisme ekspor lobster," katanya dalam pertemuan dengan pimpinan media di Jakarta, Jumat (17/7).
Perusahaan Hashim, Bima Sakti Bahari, mendapat izin melakukan budi daya dan ekspor lobster berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikatan Nomor 12 Tahun 2020. Menteri Kelautan Edhy Prabowo ialah kader Patrai Gerindra. Menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti melarang ekspor dan penangkapan benih lobster.
"Memang ada 2 atau 3 perusahaaan terkait Gerindra tapi coba cek perusahaan-perusahaan lain yang mendapat ijin. Menteri KKP memberi ijin kepada 50 perusahaan. Tidak ada oligopoli atau monopoli," papar Hashim yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Djodjohadikusumo.
Baca juga: Hashim: Permen KKP 12/2020 Juga Mengatur Izin Budidaya Lobster
Hashim menjelaskan Permen Nomor 12 Tahun 2020 bukan cuma mengatur izin ekspor, melainkan juga budi daya. Perusahaannya akan membudidayakan benur, baru mengekspor lobster.
Lagi pula, lanjut Hashim, perusahaannya punya kompetensi di bidang kelautan. Hashim menjelaskan, perusahaan sudah melakukan budi daya dan ekspor mutiara sejak 1989. Perusahaan tempat dia menjabat komisaris utama itu akan mengubah nama dari PT Bima Sakti Mutiara menjadi Bima Sakti Bahari.
Hashim mengatakan jika dia mau korupsi, dia akan melakukannya melalui Kementerian Pertahaman, tempat kakaknya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.
"Tapi Pak Prabowo justru tidak mau menandatangani pembelian alutsista senilai Rp50 triliun karena ada mark-up. Uangnya dikembalikan ke Menkeu," ujarnya.
"Demi Allah, demi Tuhan, saya dan keluarga kami tidak akan korupsi. Saya pertaruhkan reputasi keluarga ini," pungkasnya.(OL-5)
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pendampingan pada keluarga tiga korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang disewa KKP.
TIM SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua berjenis kelamin perempuan, dari jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulusaraung namun belum dievakuasi
Turunnya ekspor Indonesia didorong oleh sektor non-migas seperti komoditas bijih logam serta terak dan abu yang turun 98,32% dengan andil terhadap ekspor nonmigas 4,57%.
Kerja sama ini dinilai membawa prospek cerah pada pengembangan budidaya lobster, serta memperbesar peluang Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster dunia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kerja sama pengembangan budidaya lobster dengan Vietnam untuk kepentingan nasional.
POLEMIK prokontrak ekspor benih bening lobster (Puerulus) yang terjadi ialah wajar di tengah upaya membangun lapangan kerja sektor perikanan.
UMK Program Gedor Ekspor Pelindo memamerkan produk-produk unggulan mereka.
KOMODITAS lobster laut dalam industri perikanan dinilai sangat signifikan. Pasalnya, salah satu hasil laut itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sangat dicari di pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved