Hashim Curhat soal Kronisme Ekspor Lobster

HASHIM Djojohadikusumo curhat soal tuduhan melakukan korupsi dan kronisme dalam dalam kasus ijin ekspor lobster.

"Terus terang saya mau curhat. Saya oleh media, termasuk media asing, dibilang melakukan korupsi dan kronisme ekspor lobster," katanya dalam pertemuan dengan pimpinan media di Jakarta, Jumat (17/7).

Perusahaan Hashim, Bima Sakti Bahari, mendapat izin melakukan budi daya dan ekspor lobster berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikatan Nomor 12 Tahun 2020. Menteri Kelautan Edhy Prabowo ialah kader Patrai Gerindra. Menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti melarang ekspor dan penangkapan benih lobster.

"Memang ada 2 atau 3 perusahaaan terkait Gerindra tapi coba cek perusahaan-perusahaan lain yang mendapat ijin. Menteri KKP memberi ijin kepada 50 perusahaan. Tidak ada oligopoli atau monopoli," papar Hashim yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Djodjohadikusumo.

Baca juga: Hashim: Permen KKP 12/2020 Juga Mengatur Izin Budidaya Lobster

Hashim menjelaskan Permen Nomor 12 Tahun 2020 bukan cuma mengatur izin ekspor, melainkan juga budi daya. Perusahaannya akan membudidayakan benur, baru mengekspor lobster.

Lagi pula, lanjut Hashim, perusahaannya punya kompetensi di bidang kelautan. Hashim menjelaskan, perusahaan sudah melakukan budi daya dan ekspor mutiara sejak 1989. Perusahaan tempat dia menjabat komisaris utama itu akan mengubah nama dari PT Bima Sakti Mutiara menjadi Bima Sakti Bahari.

Hashim mengatakan jika dia mau korupsi, dia akan melakukannya melalui Kementerian Pertahaman, tempat kakaknya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.

"Tapi Pak Prabowo justru tidak mau menandatangani pembelian alutsista senilai Rp50 triliun karena ada mark-up. Uangnya dikembalikan ke Menkeu," ujarnya.

"Demi Allah, demi Tuhan, saya dan keluarga kami tidak  akan korupsi. Saya pertaruhkan reputasi keluarga ini," pungkasnya.(OL-5)