Kemenhub Raih Opini WTP 7 Tahun Berturut-Turut

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019. Prestasi itu pun telah berlangsung selama 7 tahun berturut-turut sejak 2013.

"Ini merupakan pencapaian predikat opini WTP yang ke-7 secara berturut-turut dari tahun 2013," kata Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (15/7).

Saat ini, menurut Menhub, penyelesaian tindak lanjut dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK Tahun 2019 sudah mencapai 76,1% atau di atas rata-rata nasional sebesar 74,3% yang berarti naik 1,8%

"Tentu capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di masa mendapang. Seyogyanya capaian ini dapat kita tingkatkan lagi agar bisa menyelesaikan masalah yang sudah ditemukan," lanjut Budi.

Namun, jika menilik dari temuan BPK ini masih terdapat sejumlah masalah yang harus diselesaikan. Budi mengatakan, pada semester 1 terdapat temuan yang Belum Tindak Lanjut (BTL) sebanyak 59, dan pada semester II 2019 sebanyak 36 atau berkurang 23.

Nilai rekomendasi pada semester I sebesar Rp27,26 miliar dan pada semester II sebesar Rp684,06 miliar atau terdapat penambahan nilai sebesar Rp656,8 miliar.

Lalu, rekomendasi dengan status Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL), terdapat 4 rekomendasi dengan nilai Rp10,17 miliar dan dan US$10,64 ribu. (E-3)