Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
INDEKS ketahanan pangan global Indonesia berdasarkan data Economist Intelligence Unit semakin meningkat setiap tahun. Pada 2015, angkanya berkisar 46,7%, kemudian meningkat pada 2019 dengan 62,6%.
Namun, masih ada beberapa daerah yang memiliki kemandirian pangan rendah. Papua menempati urutan pertama dengan persentase hanya 1,8% dan Papua Barat sekitar 2,2%. Sementara itu, Maluku berada di posisi ketiga dengan persentase 3,6%.
Hal ini berbanding terbalik dengan wilayah lain, seperti Yogyakarta dan Gorontalo dengan masing-masing persentase 6%. Adapun posisi tertinggi ketiga ditempati Kalimantan Selatan sebesar 5,9%.
Baca juga: Stok Beras Masih Cukup, Bulog Yakin Tidak Perlu Impor
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyebut kemandirian pangan wilayah Indonesia bagian timur relatif rendah karena hanya diukur dari komoditas beras. Saat ini, masyarakat Papua mulai beralih dari konsumsi sagu menjadi beras.
Lebih lanjut, dia menjelaskan penyebab lain kemandirian pangan rendah ialah produksi beras hanya berada di dua wilayah, yakni Marauke dan Manokwari.
"Jadi, kalau kita lihat dari produksi beras memang masih sangat kurang. Karena produksinya hanya di Merauke dan Manokwari sebagaian. Kalau pangan lain, seperti sagu dan ubi, itu besar di Papua," papar Buwas, sapaan akrabnya, dalam Market Review IDX Channel, Selasa (14/7).
Baca juga: Penting, Menjaga Ketahanan Pangan Saat Pandemi Covid-19
Dibandingkan beras, komoditas pangan seperti sagu sangat berlimpah di wilayah Papua. Jika pemerintah serius menangani potensi tersebut, bisa menjadi kekuatan pangan.
“Pangan tidak hanya beras. Bicara sagu di Papua, kita kalau mau produksi dengan baik, ada 450 juta ton per tahun produksi sagu," ungkap Buwas.
Menurutnya, produksi sagu di Papua bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam satu tahun, kebutuhan sagu mencapai 36 juta ton. Namun, lanjut dia, upaya meningkatkan kemandirian pangan bukan domain Perum Bulog.
Baca juga: Bank Dunia Naikkan Status RI, Jokowi: Patut Disyukuri
"Untuk meningkatkan kemandirian pangan itu tugas Menteri Pertanian. Sementara Bulog dari sisi mempersiapkan suplai pangan dan menyerap produksi lokalnya," pungkasnya.
Terkait distribusi bahan pangan ke daerah terpencil dengan akses terbatas, pihaknya melibatkan pemerintah daerah dan TNI. Distribusi juga dilakukan melalui jalur udara, dengan biaya bersumber dari subsidi silang.
"Seperti di pedalaman Wamena, kita kerja sama dengan TNI dan sudah menyiapkan dari jauh hari. Prediksi kita tidak baru-baru ini, tetapi sudah lama. Angkutan itu kita dibantu dengan kekuatan yang ada dari TNI," kata Buwas.(OL-11)
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.
Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui partisipasi aktif dalam program Gerakan Pangan Murah.
Diduga Langgar Mutu, Pemprov DKI Sebut Beras Subsidi Food Station Sudah Diuji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved