Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menegaskan pihaknya akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Minna Padi Aset Manajemen (MPAM), dan para nasabah MPAM untuk menyelesaikan kasus investasi reksadana MPAM.
"DPR akan memanggil OJK, Minnapadi, dan nasabah untuk berunding dan mencari solusi serta penyelesaian atas kasus investasi reksadana ini," kata Fathan ketika dihubungi Jumat (10/6).
Fathan menyebut, saat ini DPR masih melihat adanya perbedaaan tafsir dan persepsi antara OJK, nasabah dan Minnapadi soal kewajiban pengembalian dana nasabah serta tanggung jawab manajer investasi dalam kasus likuidasi ini sehingga menjadi kewajiban bagi OJK untuk menjelaskan semuanya,
"Sekaligus OJK harus terbuka dan transparan kenapa Minnapadi disuspend. Harus dijelaskan segamblang-gamblangnyanya biar publik dan nasabah tahu," tandasnya.
Sebelumnya, pada Selasa (7/7) di ruang VIP Nusantara II Gedung DPR, Komisi XI yang diwakili Fathan dan beberapa anggota lainnya mendapat aduan mengenai nasib para nasabah yang terkatung-katung selama 8 bulan sejak OJK membubarkan dan melikuidasi 6 produk Minnapadi tanggal 25 November 2019.
Para nasabah ini meminta agar OJK mengintruksikan Minnapadi untuk tidak terus menunda pembayaran deposito kepada nasabah. Disebutkan sebelumnya, MInnapadi akan mengembalikan dana (Batch 2) pada 18 Mei 2020, namun hal itu belum dilakukan sampai saat ini.
Menurut Yenti,salah satu perwakilan nasabah, hal itu n mengacu pada POJK no 01/POJK.07/2013 yang menyebutkan bahwa pelaku jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan / kelalaian pengurus,pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan / pihak ke 3 yang bekerja untuk kepentingan pelaku jasa keuangan.
Tak hanya itu, naasabah juga mempermasalahkan mengenai NAB pembayaran yang mana berdasarkan POJK no 23/POJK.04/2016 pasal 45C yang pelaksanaan pembayaran diatur dalam pasal 47b mengharuskan pembayaran dilakukan berdasarkan NAB pembubaran bukan NAB likuidasi. (E-1)
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja mencapai 142 juta per Februari 2024.
BPR merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan usaha secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah, tetapi tidak menyediakan layanan giro seperti bank umum
Mayoritas pengaduan dan konsultasi disampaikan secara langsung ke OJK Cirebon
Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung KH Irfan Hielmy Islamic Center untuk mendorong dan meningkatkan literasi keuangan di Kabupaten Ciamis.
Generasi pemuda harus memiliki strategi terutama dalam perencanaan keuangan untuk menghadapi maraknya layanan keuangan digital
TEORI ekonomi tentang boom and bust cycle, yang kita pelajari pada saat mengikuti kuliah ilmu ekonomi, ternyata mulai terlihat lagi saat ini.
Reksa Dana Trimegah Sepak Bola Merah Putih juga untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan sepak bola Indonesia
Salah satu langkah penting yang telah diambil ialah melalui pengembangan produk Reksa Dana Indeks ESG.
Perkara dugaan korupsi tersebut menyangkut fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada PT Evio Sekuritas dan PT Aditya Tirta Renata (ATR) pada periode 2014-2015
Peluncuran ini mengawali serangkaian aktivitas edukasi produk reksa dana yang akan dilakukan berkesinambungan selama 2019.
Jumlah pembelian reksa dana pada Oktober 2018 setara dengan jumlah pembelian reksa dana di lima bulan pertama.
Indonesia sebagai salah satu negara emerging market dengan fundamental yang kuat memberikan tingkat return dan risiko yang menarik untuk menjadi tujuan investasi para investor asing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved