Minta Dana Talangan Rp 3,5 Triliun, Ini Rencana PT KAI

PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengajukan permohonan dana talangan sebesar Rp 3,5 triliun kepada pemerintah. Dana ini untuk menjaga arus keuangan (cashflow) perusahaan yang terancam merugi akibat pandemi covid-19.

“Dana talangan ini digunakan untuk menjaga kas operasioal perusahaan agar tetap positif hingga akhir tahun,” ujar Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (8/7).

Baca juga: Terancam Rugi, PT KAI Minta Dana Talangan Rp3,5 T ke Pemerintah

Lebih lanjut, Didiek menjelaskan dana talangan akan dimanfaatkan untuk lima komponen kebutuhan. Rinciannya, perawatan sarana perkeretaapian sebesar Rp 680 miliar, perawatan prasarana termasuk bangunan Rp 740 miliar, pemenuhan biaya pegawai Rp 1,25 triliun, biaya bahan bakar Rp 550 miliar dan pendukung operasional Rp 280 miliar.

Anggaran paling besar untuk belanja pegawai. Mengingat sampai saat ini, perseroan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kami tidak ada PHK dan tidak ada pemotongan gaji. THR pun dibayarkan sesuai dengan ketentuan pemerintah,” imbuh Didiek.

Sebagai informasi, dana talangan merupakan pinjaman dari pemerintah kepada perseroan, yang harus dikembalikan dengan bunga sesuai ketentuan. Didiek meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan skema pinjaman lunak (soft loan) dengan jatuh tempo pembayaran sampai 7 tahun dan bunga rendah sekitar 2-3%.

Baca juga: Himbara Salurkan Dana Pemerintah Rp 11 Triliun ke UMKM

“Mengapa kami minta jangka waktu 7 tahun? Karena kami telah menerbitkan obligasi sebesar Rp 1 triliun sebelumnya dan akan jatuh tempo pada 2022,” jelasnya.

Pihaknya pun memaparkan skema cicilan yang akan dimulai pada 2022 hingga 2027. Pada 2022, KAI akan membayar cicilan pinjaman pokok sebesar Rp 200 miliar.

Kemudian, pada 2023 akan dibayarkan Rp 300 miliar, pada 2024 sebesar Rp 500 miliar, pada 2025 sebesar Rp 750 miliar, pada 2026 sebesar  Rp750 miliar dan pada 2027 sebesar Rp 1 triliun sebagai pelunasan utang.(OL-11)