Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK Dunia menaikkan peringkat Indonesia dalam kelompok pendapatan menengah atas (upper middle income). Namun, CORE Indonesia menilai kenaikan itu tidak berdampak pada ekonomi domestik.
"Kenaikan status menjadi upper middle income tidak mengubah apa-apa dan tidak berdampak terhadap perekonomian. Meski begitu, kenaikan status tersebut harus kita syukuri," ujar Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, saat dihubungi, Jumat (3/7).
Akan tetapi, kenaikan status bisa menjadi tolak ukur perbaikan ekonomi. Mengingat pandemi covid-19 menyebabkan ekonomi domestik kontraksi, maka pemerintah harus kerja ekstra.
Baca juga: Menkeu: Dibandingkan Negara Lain, Ekonomi Indonesia Lebih Baik
"Catatan berikutnya, kita perlu ingat bahwa stempel naik kelas harus menjadi pemicu untuk lebih baik lagi. Tantangan ini terasa lebih berat di tengah wabah covid-19, yang dipastikan memangkas pertumbuhan ekonomi," pungkas Piter.
Di lain sisi, kenaikan status menjawab tudingan yang menyebut reformasi pemerintahan selama ini tidak berdampak postif. Nyatanya, terjadi kemajuan ekonomi dan itu harus diakui.
Saat ini, pemerintah harus mencermati kondisi ekonomi. Termasuk melakukan reformasi struktural dalam menangani dampak pandemi. Hal itu penting untuk mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat.
Baca juga: Ekonomi Global dan Domestik Terindikasi Mulai Pulih
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis rata-rata pendapatan penduduk Indonesia pada 2018 sebesar US$ 3.927, atau sekitar Rp 56 juta per tahun. Angka pendapatan tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni US$ 3.876, atau Rp 51,9 juta per tahun.
"Naiknya pendapatan per kapita mengantar Indonesia naik peringkat ke kelompok negara upper-middle income. Sebelumnya, Indonesia masih di kategori negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower-middle income)," tandasnya.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved