Tahun Depan, Pemerintah Kurangi Anggaran Subsidi Listrik

PEMERINTAH melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengurangi alokasi anggaran untuk subsidi listrik pada tahun depan.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menjelaskan dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, alokasi subsidi listrik berkisar Rp 50,47-54,55 triliun. Besaran tersebut turun dari alokasi anggaran pada tahun ini, yakni Rp 54,79 triliun.

Rencana pengurangan anggaran subsidi listrik sudah mendapat persetujuan dari Komisi VII DPR RI. "Usulannya, (subsidi listrik dalam) RAPBN 2021 sebesar Rp 50,47-54,55 triliun. Dengan asumsi nilai tukar Rp13.700-14.900 per dolar AS dan ICP sebesar US$ 42- 45 per barel," papar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII, Senin (29/6).

Baca juga: PLN Jelaskan Penyebab Tagihan Rekening Listrik Juni Naik

Arifin menyebut penetapan kebijakan subsidi listrik sudah tepat sasaran untuk mendukung asumsi makro. Di lain sisi, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) juga telah melakukan efisiensi. Sehingga, dipastikan subsidi listrik akan turun.

"Dengan penetapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, serta mendukung asumsi makro yang baik dan efisiensi PLN, subsidi listrik dan biaya pokok penyediaan dipastikan turun pada 2021. Meski, tidak ada pencabutan subsidi dan sama dengan kebijakan subsidi 2020 untuk penerapan ke 25 golongan," terang dia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial, menyatakan pengurangan alokasi subsidi listrik juga dipengaruhi pergerakan Indonesian Crude Price (ICP) yang terpantau turun. Seperti diketahui, ICP menjadi salah satu unsur penentuan harga listrik.

Baca juga: Putus dengan Aramco, Pertamina Cari Mitra Baru Kilang Cilacap

"Kan itu ICP saja beda sama yang dulu, dari US$ 63 per barel sekarang US$ 40-42 per barel. Tapi, nanti ke depan kita tidak tahu. Satu lagi, kurs juga berubah," kata Ego seusai rapat kerja.

Lebih lanjut, Ego mengingatkan angka subsidi listrik dalam RAPBN 2021 sifatnya masih asumsi. Artinya, alokasi anggaran bisa mengalami perubahan. Pun, angka itu juga akan dibahas kembali di Badan Anggaran DPR RI.(OL-11)