Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) telah mengajukan usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPB) 2021 sebesar Rp41,3 triliun. Pagu indikatif ini terhitung lebih rendah ketimbang usulan anggaran di tahun sebelumnya sebesar Rp41,75 triliun.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan anggaran pada tahun depan akan difokuskan untuk empat program. Keempat program tersebut terdiri dari pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaring pengamanan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.
Baca juga: Ini Kiat Bisnis selama Pandemi dari Desainer Indonesia
“Berkaitan dengan anggaran 2021, maka kami memastikan program yang direncanakan mendukung program ekonomi mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (23/6).
Lebih rinci, dia menjelaskan, pagu anggaran sebesar Rp41,3 triliun itu akan digunakan untuk beberapa kebutuhan. Di antaranya, belanja pegawai sebesar Rp 3,9 triliiun; belanja barang operasional Rp2,8 triliun; dan belanja barang non-operasional sebesar Rp34,5 triliun.
Selanjutnya, berkaitan dengan rencana pendanaan Kementerian diproyeksikan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp30,2 triliun; PNBP sebesar Rp3,3 triliun; BLU Rp1,6 triliun, PIN Rp806 miliar; dan SBSN Rp5,3 triliun.
Adapun Kemenhub sudah menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) 2021. Dengan memprioritaskan untuk sektor transportasi darat. Tepatnya berupa penyelenggaraan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan, subsidi angkutan umum perkotaan, pembangunan Terminal A di 18 lokasi, rehabilitasi pelabuhan sungai dan danau. Selanjutnya, pembangunan tujuh unit kapal penyeberangan perintis dan peningkatan sertifikasi registrasi uji tipe elektronik.
Sementara itu, di sektor perkeretaapian, Kemenhub telah memiliki sejumlah program priotitas. Salah satunya, meliputi pembangunan jalur Makassar-Parepare.
“Kemudian, Kementerian masih akan berfokus membangun jalur ganda Bogor-Sukabumi, elektrifikasi jalur KA lintas Solo Balapan-Solo Jebres, pembangunan jalur kereta api Bandara Kulonprogo, hingga peningkatan jalur kereta api jalur Sumatera,” imbuhnya.
Selanjutnya untuk sektor udara, Kementerian akan membangun jembatan udara sebanyak 37 rute di Papua. Di kawasan Jabodetabek, Kementerian juga akan melakukan pembangunan beberapa simpul transportasi termasuk pemberian subsidi.
Baca juga: Ketua DPRD Tak Rela Saham DKI di Perusahaan Bir Dijual
Untuk membiaya sejumlah projek di atas, Budi mengatakan masih akan melanjutkan proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan sejumlah konsorsium.
“Kita tetap berkomitmen melaui skema KPBU. Salah satunya pembangunan jalur KA Makassar-Pare Pare sebesar Rp2,63 triliun,” jelasnya. (OL-6)
Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakni 5% hingga 6%.
Pembiayaan untuk proyek lain tidak sepenuhnya lagi mengandalkan keuangan negara.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021.
Pihaknya akan terus menggunakan APBN di 2021 dengan fleksibel sambil tetap menjaga kehati-hatian.
DALAM mengelola dana APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut semakin fleksibel.
Dari APBN tahun 2021 telah dicadangkan Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved