Pemulihan Ekonomi Kebijakan Luar Biasa

PROGRAM Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan bagian dari kebijakan luar biasa yang ditempuh pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi covid-19 dan pelambatan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hal itu dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Hal itu juga merupakan tanggapan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi DPR terkait dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2021.

Menurutnya, program PEN dirancang untuk mendukung pemulihan pada sisi permintaan dan sisi penawaran. Pada sisi permintaan, pemerintah menelurkan berbagai program jaring pengaman sosial.

Pada sisi penawaran, pemerintah menyiapkan berbagai modalitas untuk mendukung pelaku usaha ultramikro serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Modalitas itu diberikan melalui pemberian subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan, serta penjaminan melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo dalam mendukung penyaluran kredit modal kerja UMKM.

“Selain itu, disiapkan juga skema dukungan bagi BUMN, korporasi non-BUMN dan padat karya, serta dukungan kepada pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah dan berbagai insentif perpajakan serta insentif sektoral,” papar Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan apresiasi pemerintah atas tanggapan yang diberikan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP terkait dengan defi sit dan pembiayaan anggaran pada 2021. Pemerintah, kata dia, tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan pembiayaan utang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen dapat memaklumi desain APBN yang disusun pemerintah diarahkan untuk menjadi stimulus guna mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial akibat dampak pandemi covid-19.

“DPR dalam membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan di berbagai bidang,” tukas Puan.

Pada bagian lain, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menuturkan sejumlah program PEN sedianya telah berjalan dan sesuai dengan rencana.

“Banyak juga program yang telah berjalan lebih cepat dan sesuai rencana, tapi laporannya belum disampaikan sehingga seolah-olah lambat. Kemenko justru take a lead untuk percepatan implementasi,” tutur Iskandar, kemarin. (Mir/X-6)