Pemerintah Kucurkan Rp52 T bagi 12 BUMN

PEMERINTAH mengalokasikan dana Rp52 triliun bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang akan dipergunakan untuk mendorong program Pemulih­an Ekonomi Nasional (PEN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta, memaparkan dukungan dana itu akan diberikan kepada 12 BUMN melalui berbagai skema seperti pembayaran subsidi, penyaluran bantuan sosial, hingga penyertaan modal negara (PMN).

“Pemilihan 12 BUMN ini dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap hajat hidup masyarakat,” ujar Sri.

Pemilihan 12 BUMN itu juga dilihat dari kepemilikan aset dan kontribusi yang besar bagi sistem keuangan nasional. Suntikan dana dari negara itu akan masuk ke postur APBN 2020 yang akan direvisi.

Satu dari 12 BUMN itu ialah PT PLN yang akan mendapatkan tambahan untuk subsidi diskon listrik yang diperpanjang, penyertaan modal negara, dan pembayaran kompensasi dari piutang pemerintah. Totalnya sebesar Rp45,4 triliun. Kemudian, PT Hutama Karya akan mendapat PMN sebesar Rp11 triliun. Jumlah itu naik dari rencana awal penyertaan modal yang hanya Rp3,5 triliun.

Menurut Sri, PT KAI juga akan mendapat dana talangan sebesar Rp3,5 triliun. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang menangani Jamkrindo dan Askrindo akan mendapat PMN Rp6 triliun untuk program penjaminan kredit modal kerja darurat dan PMN nontunai sebesar Rp268 miliar.

Kemudian, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) mendapat dana talangan pinjaman modal kerja yang jumlahnya dalam penyisiran.  Lalu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang menjalankan prog­ram Mekaar akan mendapat penambahan PMN dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun.

PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel juga akan mendapat dana talangan.  Khusus untuk dua BUMN itu, Sri mengatakan skema dana talangan masih dikaji Menteri BUMN.

PT Perumnas pun akan mendapat dana Rp650 miliar. Kemudian, PT Pertamina akan mendapat pembayaran kompensasi. Namun, Sri belum mengungkapkan nilai kompensasinya.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) akan mendapatkan PMN sebesar Rp500 miliar dan Perum Bulog mendapatkan dukungan operasional untuk bantuan sosial sebesar Rp10,5 triliun. (Dhk/Ant/E-1)