Menuju New Normal, Pemerintah Kaji Kebijakan Sosial dan Ekonomi

Sebagai upaya percepatan penanganan pandemi covid-19, pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia menuju tatanan kehidupan baru (new normal). Tujuannya, agar kehidupan sosial dan ekonomi berangsur-angsur normal, dengan tetap memperhatikan data dan fakta di lapangan.

Salah satu langkah yang diupayakan ialah pengembangan sistem scoring atau penilaian tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi.

“Kami akan menyiapkan mekanisme scoring. Baik itu berdasarkan perhitungan epidemologi berbasis R0, maupun kesiapan daerah terkait perkembangan penyakit, pengawasan virus dan kapasitas kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan resmi, Senin (18/5).

Baca juga: Menkeu: Perluasan Insentif Pajak Dunia Usaha Capai Rp 123 Triliun

Airlangga mengatakan pemerintah akan melihat kesiapan sektor publik masing-masing kementerian atau lembaga (K/L), tingkat kedisiplinan masyarakat, berikut respons publik terhadap cara bekerja dan bersosial pada new normal.

Tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi akan terbagi dalam lima level. Rinciannya, level pertama masih kritis (belum siap), level kedua parah (belum siap), level ketiga substansial (mulai siap sebagian), level keempat moderat (siap lebih banyak) dan level kelima rendah (siap semua).

"Perhitungan Reproduction Rate dari penyakit atau infeksi yang dikenal dengan Skala R0. Reproduction Rate ini menghitung fungsi dari transmisi infection contact rate dan berdasarkan waktu," imbuh Airlangga.

Baca juga: Skenario New Normal Harus Utamakan Kesehatan

Beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, sudah memonitor dan menggunakan formulasi ini. Oleh karena itu, formulasi ini akan disiapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Apabila R0-nya lebih besar dari 1, maka infection rate-nya masih relatif tinggi. Sementara apabila R0-nya kurang dari 1, maka sudah bisa dibuka untuk normal baru.

“Sesuai arahan Presiden RI, kami sedang menyiapkan kriteria apa saja yang bisa mendorong dan mengevaluasi kesiapan dari setiap daerah dari unit terkecil, yaitu kabupaten/kota,” pungkasnya.

Beberapa sektor dikatakannya sedang mempersiapkan scope dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang nantinya dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19. “Akan ada Normal Baru atau standar baru untuk berkegiatan. Sebagai contoh di kawasan industri, ada surat edaran yang di-clearing atau sesuai arahan Satgas Covid-19. Begitu pun nanti sektor lain seperti pendidikan, restoran dan akomodasi,” tutupnya.(OL-11)