Minggu 17 Mei 2020, 21:23 WIB

Skenario New Normal Harus Utamakan Kesehatan

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Skenario New Normal Harus Utamakan Kesehatan

MI/M Irfan
Ilustrasi kantor buka lagi

 

KETUA  Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menilai "new normal" seperti surat edaran dari Kementerian BUMN tetap harus memperhatikan protokol kesehatan.

Lembaga yang dapat aktif di tengah wabah viris korona terlebih di daerah yang menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hanya 11 sektor saja.

"Aturan untuk daerah PSBB adalah membolehkan 11 sektor untuk beraktivitas sejak awal PSBB," kata Wiku saat dihubungi, Minggu (17/5).

Baca juga :Kebijakan Ngantor BUMN per 25 Mei Akan Disesuikan dengan PSBB

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pengecualian bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik.

Menurutnya selama 11 sektor tersebut menjalankan protokol kesehatan maka bisa dilakukan. Sehingga para pekerja dapat menjalankan tugas dengan tenang.

"Selama mereka menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker, tingkatkan imunitas.

Sebelumya, Kementerian BUMN, melalui Surat BUMN dengan Nomor S-336/MBU/05/2020. SE ini berisi permintaan kepada direksi BUMN untuk menjalankan bersiap dan mengantisipasi "new normal" mulai 25 Mei nanti. (OL-2)

 

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

NasDem: Revisi PSN Perlu Pertimbangkaan Faktor Pertahanan

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 01 Juni 2020, 08:10 WIB
Negara-negara adidaya ekonomi mengembangkan industri mereka dengan mempertimbangkan faktor pertahanan dari ancaman bangsa lain, dari...
ANTARA/PUSPA PERWITASARI

​​​​​​​Ada Pandemi, Peringatan Harlah Pancasila Dilakukan Daring

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 01 Juni 2020, 07:45 WIB
Peringatan Harlah Pancasila pun harus dilakukan dengan daring seperti video konferensi dan bentuk teknologi...
MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Kepmendagri tidak Larang Ojek Beroperasi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 20:35 WIB
Plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan, dalam Kepmendagri, sama sekali Mendagri Tito Karnavian tidak melarang ojek...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya