Perlu New Policy of Food Bangun Kebijakan Pangan dari Perdesaaan

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah daerah saat Pandemi Covid-19 membawa sejumlah masalah, mulai dari moda transportasi hingga berimplikasi terhadap pengurangan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Jika ini terus terjadi maka ketahanan pangan akan terganggu, dan bukan tidak mungkin krisis pangan akan terjadi.

Isu krisis pangan ini sempat disuarakan oleh Food Agriculture Organization/FAO. Menurut FAO pandemi covid-19 ini berakibat pada krisis pangan. Negara-negara di dunia harus siap menghadapi ancaman ini.

“Angka krisis pangan akibat pandemi ini bisa antara 21-25%. Oleh karenanya, suka tidak suka, mau tidak mau pandemi ini akan berpengaruh terhadap penurunan 37% of agriculture development produk," kata Guru Besar Universitas Ekologi Politik, Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Hasanuddin, Imam Mujahidin saat Diskusi Virtual bersama Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon UNHAS, Rabu (13/5/2020).

Menurutnya, jika terjadi gangguan tersebut maka akan berdampak pada produk domestik bruto (PDB) yang akhirnya akan berimplikasi terhadap kelesuan ekonomi, termasuk imbasnya terasa kepada para petani.

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga mengingatkan dalam rapat terbatas mengenai kebutuhan bahan pangan pokok menekankan agar ketersediaan pangan tetap terjaga sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan pangan 267 rakyat Indonesia," ucapnya.

Imam melanjutkan bahwa proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan meningkat menjadi 319 juta jiwa dari sekarang hanya 267 juta jiwa. Otomatis kebutuhan pangan semakin besar sementara lahan baku sawah cenderung stabil. Di sisi lain proporsi kelas menengah akan naik dari 85 juta tahun 2020 menjadi 254 juta pada tahun 2045, ini akan berimplikasi terhadap peningkatan permintaan pangan olahan yang berkualitas, beragam, dan bergizi.

“Pemerintah sudah menyepakati bahwa beras bukan satu-satunya bahan pangan pokok. Kita harus berfikir untuk menguatkan pangan lokal, kalau bisa UNHAS membuat pusat studi sagu. Jika ini bisa dilakukan maka akan menjadi tren yang baik untuk masa depan. Ahli-ahli sagu harusnya dilahirkan dari universitas-universitas di wilayah timur, termasuk Universitas Hasanuddin,” terang Imam.

Hal senada juga telah disampaikan Kepala Program Studi FKM UNHAS, Citra Kesumasari. Ia menyebut bahwa keberagaman pangan dengan pangan lokal harus dikuatkan utamanya saat pandemi Covid-19 ini dan juga untuk kebutuhan di masa depan. Makan tidak harus nasi, bisa jagung, ubi kayu, ,sagu dan aneka pangan lokal lainnya.

"Ini penting agar pemenuhan pangan tidak bergantung pada satu jenis komoditas karena terus terang masyarakat Makassar saat ini terlalu bergantung ke Nasi, padahal pangan masa depan tidak harus nasi,” jelas Citra.

The New Policy of Food: Kebijakan Pangan dimulai dari Perdesaan
Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bukan perkara mudah. Ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Imam Mujahidin mengatakan dalam rangka pemenuhan pangan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah menginstruksikan jajarannya untuk menambah luas lahan sawah agar luas tanam bertambah dan produksi pangan dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.

“Mulai beberapa pekan depan, tim akan turun ke lapangan untuk identifikasi potensi-potensi rawa di wilayah Kalimantan-Sulawesi, harapannya bisa dibuka untuk lahan pertanian,” kata Imam

Selain itu, Imam juga memaparkan tantangan lain yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pangan. Antara lain dari sisi suplai produksi. Misalnya, pemerintah dihadapkan pada masalah regenerasi SDM petani, konversi lahan pertanian, perubahan iklim, skala usaha, alsintan, keterbatasan teknologi, dan loss and waste.

"Dari sisi suplai distribusi kendala akses pangan di wilayah terpencil, infrastruktur, arus distribusi, dan nilai margin perdagangan dan pengangkutan (MPP, red) masih berfluktuasi," tuturnya.

Selanjutnya dari sisi permintaan, upaya pemenuhan kebutuhan pangan menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, problem Triple Burden Malnutrion (kurang gizi, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro), keamanan dan mutu pangan, olahan pangan inovatif dan kehalalan makanan.

"Dengan berbagai permasalahan yang komplek di atas, maka pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan yang terarah, terukur, dan terintegrasi agar ke depan permasalahan pangan dapat teratasi dengan baik," beber Imam.

Lebih lanjut Imam berpendapat saat ini adalah momentum yang tepat di mana pandemi Covid-19 ini pemerintah dan masyarakat dapat melihat secara jelas sisi-sisi kekuatan dan kelemahan dari sistem pangan yang saat ini sudah berjalan.

Hal ini juga, lanjut Imam, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam rapat terbatas mengenai bahan kebutuhan pokok tanggal 21 April 2020. Salah satunya adalah memanfaatkan situasi pandemi ini menjadi momentum untuk mereformulasi kebijakan sektor pangan.

“Kebijakan pangan selama ini disusun berdasarkan sentralistik, dari pusat ke daerah, top down, sehingga seringkali apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak sama dengan yang dibutuhkan masyarakat," papar Imam.

Ke depan, Imam menegaskan kebijakan pangan harus diturunkan dari level desa dengan penyusunan neraca pangan, diidentifikasi mana yang kurang/defisit mana yang lebih/surplus, lalu hasilnya dibawa ke kecamatan, diselesaikan di tingkat kecamatan, lalu hasilnya dibawa ke kabupaten, dan seterusnya sampai ke provinsi dan pusat.

"Sehingga kebijakan yang kelak dilakukan benar-benar dari level bawah, ini yang saya sebut sebagai The New Policy of Food, membangun neraca pangan dari level perdesaan,” jelas Imam.

Guru Besar UNHAS ini juga mencontohkan bagaimana keberhasilan pemenuhan kebutuhan pangan sebagai dampak dari Covid-19 dari negara Taiwan dan Vietnam, Ia menyebut bahwa sejak awal kedua negara tersebut telah memiliki sistem pertahanan sosial yang kuat karena bicara masalah Covid-19 maka bukan mendefinisikan masalah kebutuhan pangan semata.

"Masalah Covid-19 ini juga tentang bagaimana mobilisasi sosial dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah dari level paling bawah," terang Imam.

Di kesempatan tersebut juga hadir Guru Besar UNHAS sekaligus Dosen Ilmu Kelautan dan Perikanan, Jamaludin Jompa yang menyebutkan bahwa pemikiran Professor Imam dinilai brilian dan harus diimplementasikan.

“Ini ide yang bagus sekali beruntung sekali Pak Mentan memiliki orang-orang sekaliber Prof Imam, sehingga kebijakan pangan dan pertanian kedepan semakin lebih baik,” sebut Jamaludin. (RO/OL-10)