Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai pandemi virus korona (covid-19) menyebabkan ekskalasi tekanan tinggi pada nilai tukar rupiah.
"Pada akhir Februari, nilai tukar masih berada pada level Rp 14.318 per US$. Memasuki pekan kedua Maret, melemah ke level Rp 14.778 per US$. Berlanjut menyentuh level terendah pada 23 Maret sekitar Rp 16.575 per US$, atau melemah 15,8% dibandingkan akhir bulan sebelumnya," papar Ani, sapaan akrabnya, dalam telekonferensi terkait KSSK, Senin (11/5).
Kendati demikian, dia mengakui berbagai kebijakan, khususnya dari Bank Indonesia (BI) sejak awal tahun, berdampak memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
Baca juga: BI: Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Dipengaruhi Faktor Teknikal
Selain itu, BI juga berupaya terus mengendalikan inflasi dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Pada saat yang sama mencegah penurunan kegiatan ekonomi, serta berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK.
"Bauran kebijakan BI merupakan kebijakan yang akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1%. Sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," sambung Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Beberapa langkah yang ditempuh Bank Sentral, yaitu menurunkan BI 7-day Reserve Repo Rate (BI7DRR), Deposit Facility dan Lending Facility pada Februari dan Maret masing-masing sebesar 25 bps.
BI juga memperkuat intensitas triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. Dalam hal ini, baik secara spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.
Baca juga: Ini Dua Skenario Recovery Ekonomi Pascawabah Covid-19
"BI juga memperpanjang tenor Repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas. Serta, menambah frekuensi lelang FX swap dari tiga kali seminggu menjadi setiap hari, guna memastikan kecukupan likuiditas," jelas Perry.
Langkah pelonggaran likuiditas telah diperkuat dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah bagi perbankan yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor. Berikut, pembiayaan bagi sektor UMKM dan sektor prioritas lainnya.
Seperti diketahui, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank pada awal pekan bergerak menguat tipis, seiring dimulainya aktivitas ekonomi di sejumlah negara. Pada perdagangan Senin (11/5) pukul 09.51 WIB, rupiah menguat tipis 5 poin atau 0,03% menjadi Rp 14.915 per US$ dari sebelumnya Rp 14.920 per US$.(OL-11)
Secara tahunan inflasi berada di angka 3,23 persen (year on year/yoy), turun dari bulan sebelumnya sebesar 3,54 persen dan di bawah inflasi nasional 3,48 persen.
Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Hosianna Evalita Situmorang mengamini keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI di 4,75%
BANK Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate hari ini 17 Maret 2026 sebesar 4,75 persen untuk memperkuat rupiah
Sejumlah ekonom memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan BI-Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026.
Penukarkan Uang Baru Melalui Mobil Keliling Bank Indonesia
BRI menyiapkan uang tunai sebesar Rp25 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved