Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai pandemi virus korona (covid-19) menyebabkan ekskalasi tekanan tinggi pada nilai tukar rupiah.
"Pada akhir Februari, nilai tukar masih berada pada level Rp 14.318 per US$. Memasuki pekan kedua Maret, melemah ke level Rp 14.778 per US$. Berlanjut menyentuh level terendah pada 23 Maret sekitar Rp 16.575 per US$, atau melemah 15,8% dibandingkan akhir bulan sebelumnya," papar Ani, sapaan akrabnya, dalam telekonferensi terkait KSSK, Senin (11/5).
Kendati demikian, dia mengakui berbagai kebijakan, khususnya dari Bank Indonesia (BI) sejak awal tahun, berdampak memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
Baca juga: BI: Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Dipengaruhi Faktor Teknikal
Selain itu, BI juga berupaya terus mengendalikan inflasi dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Pada saat yang sama mencegah penurunan kegiatan ekonomi, serta berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK.
"Bauran kebijakan BI merupakan kebijakan yang akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1%. Sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," sambung Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Beberapa langkah yang ditempuh Bank Sentral, yaitu menurunkan BI 7-day Reserve Repo Rate (BI7DRR), Deposit Facility dan Lending Facility pada Februari dan Maret masing-masing sebesar 25 bps.
BI juga memperkuat intensitas triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. Dalam hal ini, baik secara spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.
Baca juga: Ini Dua Skenario Recovery Ekonomi Pascawabah Covid-19
"BI juga memperpanjang tenor Repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas. Serta, menambah frekuensi lelang FX swap dari tiga kali seminggu menjadi setiap hari, guna memastikan kecukupan likuiditas," jelas Perry.
Langkah pelonggaran likuiditas telah diperkuat dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah bagi perbankan yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor. Berikut, pembiayaan bagi sektor UMKM dan sektor prioritas lainnya.
Seperti diketahui, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank pada awal pekan bergerak menguat tipis, seiring dimulainya aktivitas ekonomi di sejumlah negara. Pada perdagangan Senin (11/5) pukul 09.51 WIB, rupiah menguat tipis 5 poin atau 0,03% menjadi Rp 14.915 per US$ dari sebelumnya Rp 14.920 per US$.(OL-11)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 4,75 persen mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah
Selain faktor suku bunga, Deni menilai bahwa kondisi neraca pembayaran pemerintah juga turut memberikan tekanan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap pelemahan rupiah dipicu tekanan global dan domestik, dengan modal asing keluar Rp25,1 triliun pada Januari 2026.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Sejumlah ekonom memproyeksikan Bank Indonesia akan mempertahankan BI Rate di level 4,75% pada pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2026, Rabu (21/1) siang ini.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved