Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai pandemi virus korona (covid-19) menyebabkan ekskalasi tekanan tinggi pada nilai tukar rupiah.
"Pada akhir Februari, nilai tukar masih berada pada level Rp 14.318 per US$. Memasuki pekan kedua Maret, melemah ke level Rp 14.778 per US$. Berlanjut menyentuh level terendah pada 23 Maret sekitar Rp 16.575 per US$, atau melemah 15,8% dibandingkan akhir bulan sebelumnya," papar Ani, sapaan akrabnya, dalam telekonferensi terkait KSSK, Senin (11/5).
Kendati demikian, dia mengakui berbagai kebijakan, khususnya dari Bank Indonesia (BI) sejak awal tahun, berdampak memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
Baca juga: BI: Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Dipengaruhi Faktor Teknikal
Selain itu, BI juga berupaya terus mengendalikan inflasi dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Pada saat yang sama mencegah penurunan kegiatan ekonomi, serta berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK.
"Bauran kebijakan BI merupakan kebijakan yang akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1%. Sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," sambung Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Beberapa langkah yang ditempuh Bank Sentral, yaitu menurunkan BI 7-day Reserve Repo Rate (BI7DRR), Deposit Facility dan Lending Facility pada Februari dan Maret masing-masing sebesar 25 bps.
BI juga memperkuat intensitas triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. Dalam hal ini, baik secara spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.
Baca juga: Ini Dua Skenario Recovery Ekonomi Pascawabah Covid-19
"BI juga memperpanjang tenor Repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas. Serta, menambah frekuensi lelang FX swap dari tiga kali seminggu menjadi setiap hari, guna memastikan kecukupan likuiditas," jelas Perry.
Langkah pelonggaran likuiditas telah diperkuat dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah bagi perbankan yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor. Berikut, pembiayaan bagi sektor UMKM dan sektor prioritas lainnya.
Seperti diketahui, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank pada awal pekan bergerak menguat tipis, seiring dimulainya aktivitas ekonomi di sejumlah negara. Pada perdagangan Senin (11/5) pukul 09.51 WIB, rupiah menguat tipis 5 poin atau 0,03% menjadi Rp 14.915 per US$ dari sebelumnya Rp 14.920 per US$.(OL-11)
BANK Indonesia (BI) mencatat lebih dari 36 persen volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara nasional berasal dari DKI Jakarta.
Meskipun sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi, stok bahan pangan pokok di Sumbar dalam kondisi aman dan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan.
LEMBAGA pemeringkat Moody's mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026.
BI ingin menjamin masyarakat agar saat menjalani ibadah keagamaan tersebut harga-harga pangan terjangkau dan tersedia.
Kasus tersebut telah dimonitor oleh Polsek Setu bersama Polres Metro Bekasi untuk menindaklanjuti informasi temuan potongan kertas.
Karier Juda di BI dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London (1992–1999).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved