Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKITAR 3,3 juta pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia diyakini ingin pulang ke Indonesia. Pasalnya, mereka sudah tidak memiliki pekerjaan sejak penerapan lockdown menghadapi penyebaran virus korona atau covid-19 di negara jiran tersebut.
"Akan menyambut sangat baik jika ada program pemulangan dari pemerintah," kata Dosen Universiti Islam Antarbangsa Malaysia Ali Sophian dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (9/5).
Pekerja migran itu kehilangan pekerjaan lantaran bisnis perusahaan tempat mereka bekerja bangkrut seiring penerapan lockdown.
Baca juga: Pekerja Migran Indonesia Jangan Dicap Sebagai Pembawa Virus
Ali menyebut permasalahan di Malaysia sangat kompleks, selain hilangnya pekerjaan, tidak sedikit juga pekerja migran berstatus ilegal. Dari 3,3 juta, dia memperkirakan hanya 1,3 juta yang legal.
"Jumlah yang ilegal ini sudah sama dengan populasi Bandung atau Surabaya. Dari sini kita simpulkan memang sangat kompleks permasalahan PMI di Malaysia apalagi dalam masa lockdown," ujar Ali.
Baca juga: 20 Ribu Pekerja Migran di Malaysia Bakal Pulang ke Tanah Air
Ali menuturkan PMI banyak bekerja di sektor perkebunan. Di Malaysia, ada perkebunan yang terdapat di kota-kota.
Selain itu, mereka bekerja di sektor konstruksi. Mereka-mereka itu yang merasakan dampak penerapan lockdown.
Lockdown di Malaysia diterapkan sejak 18 Maret lalu. Penerapan lockdown diperpanjang setiap dua pekan. Kini Malaysia telah memasuki fase kelima.
Ali menyebut, beberapa PMI yang bekerja di sektor konstruksi mengaku mengalami kesulitan. Mereka terkendala syarat dari pemerintau setempat.
"Bahwa yang boleh bekerja hanya orang yang sudah melakukan tes covid-19," sebut Ali.
Persoalannya, biaya untuk tes covid-19 dibebankan kepada karyawan dengan pemotongan gaji. "Jadi, ini sungguh memberatkan mereka (PMI). Masih banyak yang belum dites yang mengakibatkan mereka belum bisa bekerja kembali," kata Ali. (X-15)
Anggota DPR RI Mercy Barends menyoroti kasus penyelundupan 9 WNA China di Perairan Tanimbar dan mendesak penegakan hukum tegas serta patroli laut diperkuat.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antar BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembiayaan sektor ketenagakerjaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga duta bangsa.
Kemitraan ini memastikan pekerja migran di Taiwan mendapatkan pekerjaan yang layak serta akses perlindungan sosial yang mumpuni.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved