Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai pengelolaan utang pemerintah pusat kurang efektif dalam menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal periode 2018 hingga kuartal III tahun lalu. Laporan tersebut merupakan Ikhtisar Hasil Pemeeiksaan Semester (IHPS) II 2019.
"Kita hormati, kita juga terus melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dan mengenai survei dan yang lain-lainnya kita hormati saja yang paling penting kan kita tetap melakukan pengelolaan secara baik dan berhati-hati," ujar Sri Mulyani dalam konferensi virtual, Jumat (8/5).
APBN, lanjut dia, sebagai instrumen harus mampu menjangkau seluruh lini dan perlu kehati-hatian dalam mengelolanya. Bila pemerintah hanya ingin menyelamatkan profil APBN, maka postur APBN akan baik-baik saja.
Baca juga :Konsumsi Pembelian Pakaian Muslim Indonesia US$21 Miliar
Namun hal itu tidak bisa dilakukan lantaran kondisi perekonomian saat ini mengharuskan APBN melakukan ekspansi demi terjaganya ekonomi nasional. Karea ekspansi tersebut belanja pemerintah sebagai salah satu instrumen kuat harus betul-betul dimanfaatkan untuk mendorong kembali roda ekonomi dari yang terbawah.
"Itu yang harus kita lakukan, kan juga ini sepertinya sama juga walaupun kita melakukan belanja dan tambah utang. Kan juga kita sudah melihat hasilnya seperti infrastruktur menjadi membaik, kemiskinan turun, sampai kemudian terjadinya kondisi ini jadi dalam mengelola keuangan negara kita tidak melihatnya 1 rumus dan satu kebutuhan dan satu tujuan saja," jelas perempuan yang karib disapa Ani itu.
"Bahwa fiskal adalah instrument, dia bukan tujuan, tapi tidak berarti bahwa kita ugal-ugalan. jadi ya kita hormati saja analisa-analisa kita supaya kita perlu berhati-hati," pungkasnya. (OL-2)
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved