Ini Dia Jawaban Menkeu Terhadap Temuan BPK Soal Utang Negara

MENTERI  Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai pengelolaan utang pemerintah pusat kurang efektif dalam menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal periode 2018 hingga kuartal III tahun lalu. Laporan tersebut merupakan Ikhtisar Hasil Pemeeiksaan Semester (IHPS) II 2019.

"Kita hormati, kita juga terus melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dan mengenai survei dan yang lain-lainnya kita hormati saja yang paling penting kan kita tetap melakukan pengelolaan secara baik dan berhati-hati," ujar Sri Mulyani dalam konferensi virtual, Jumat (8/5).

APBN, lanjut dia, sebagai instrumen harus mampu menjangkau seluruh lini dan perlu kehati-hatian dalam mengelolanya. Bila pemerintah hanya ingin menyelamatkan profil APBN, maka postur APBN akan baik-baik saja.

Baca juga :Konsumsi Pembelian Pakaian Muslim Indonesia US$21 Miliar

Namun hal itu tidak bisa dilakukan lantaran kondisi perekonomian saat ini mengharuskan APBN melakukan ekspansi demi terjaganya ekonomi nasional. Karea ekspansi tersebut belanja pemerintah sebagai salah satu instrumen kuat harus betul-betul dimanfaatkan untuk mendorong kembali roda ekonomi dari yang terbawah.

"Itu yang harus kita lakukan, kan juga ini sepertinya sama juga walaupun kita melakukan belanja dan tambah utang. Kan juga kita sudah melihat hasilnya seperti infrastruktur menjadi membaik, kemiskinan turun, sampai kemudian terjadinya kondisi ini jadi dalam mengelola keuangan negara kita tidak melihatnya 1 rumus dan satu kebutuhan dan satu tujuan saja," jelas perempuan yang karib disapa Ani itu.

"Bahwa fiskal adalah instrument, dia bukan tujuan, tapi tidak berarti bahwa kita ugal-ugalan. jadi ya kita hormati saja analisa-analisa kita supaya kita perlu berhati-hati," pungkasnya. (OL-2)