Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
Meskipun pandemi Covid-19 sedang melanda ratusan negara di dunia, termasuk Indonesia, Kementerian Pertanian (Kementan) tetap menjaga pasokan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan.
Salah satu upaya mencegah penurunan produksi atau pasokan komoditas di sektor perkebunan yaitu dengan melakukan perlindungan tanaman perkebunan.
Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Regu Pengendali OPT (RPO) merupakan gugus terdepan dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT) di kebun. “Tim BPT dan RPO di daerah, tidak patah semangat dan tetap beraktivitas menjaga komoditas perkebunan,” kata Kasdi Subagyono, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, melalui keterangan persnya, Rabu (6/5)
Kasdi menambahkan, di tengah situasi saat ini, BPT dan RPO juga berperan aktif bersama aparat terkait setempat membantu masyarakat melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.
BPT dan RPO, menurut Kasdi, juga melakukan penyemprotan disinfektan di wilayahnya masing-masing, baik pemukiman warga sekitar maupun kantor-kantor pemerintah setempat, sehingga petani dapat terjaga kesehatannya dan beraktivitas dalam menjaga kebunnya.
“Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan BPT dan RPO Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah dalam penanganan dan pencegahan wabah Covid-19,“ ujar Kasdi
Lebih lanjut Kasdi mengungkapkan bahwa BPT dibentuk dalam rangka penanganan serangan OPT pada situasi eksplosi, pada sumber-sumber serangan yang berpotensi menimbulkan eksplosi dan daerah endemis dengan intensitas serangan berat, sedangkan RPO bertugas membantu BPT dalam pengendalian OPT.
Adapun RPO Perkebunan telah dibentuk sejak tahun 2018 sebanyak 60 RPO yang tersebar di 31 provinsi. Setiap RPO beranggotakan sebanyak 10 orang. Pembentukan RPO melalui dana APBN tahun 2018.
Kasdi menyebutkan bahwa RPO telah dibekali peralatan pengedalian OPT berupa 5 (lima) Knapsack Sprayer dan juga Alat Perlindungan Diri (APD) berupa masker, helm, kacamata google, sarung tangan, apron, dan sepatu.
"Mereka juga telah dilatih berbagai hal mengenai pengamatan OPT, pengendalian OPT, pestisida dan aplikasinya secara benar dan bijaksana, pemakaian dan perawatan alat semprot, APD, serta hal-hal lain terkait peningkatan kemampuan RPO dalam kegiatan perlindungan perkebunan," papar Kasdi.
Pada tahun 2020, Ditjen Perkebunan mengalokasikan anggaran untuk BPT dan RPO untuk 30 provinsi antara lain Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, Bali, NTB, NTT, Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Babel, Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat.
Seperti yang dilakukan RPO 'Rakan Petani' di Desa Peunadok, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh. Petani RPO Aceh dengan didampingi anggota Babinsa dan Puskesmas Kecamatan Tiro melakukan penyemprotan disinfektan di Desa Peunadok untuk mencegah COVID-19.
Dalam tugasnya, mereka melakukan secara swadaya dan tidak memungut bayaran dengan bahan-bahan disinfektan dari pemerintah desa. Demikian pula yang dilakukan oleh RPO Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng). Selain RPO, anggota BPT Sumbar juga melakukan penyemprotan disinfektan di kantor UPTD BP2MBPPTP Sumbar.
Disinfektan yang digunakan untuk penyemprotan adalah disinfektan yang dianjurkan oleh pemerintah dan sesuai standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) yaitu bahan-bahan mengandung etanol dan sodium hipoklorit (pemutih) seperti pemutih pakaian atau cairan pembersih lantai yang dicampur dengan air.
Pada prinsipnya alat yang digunakan untuk penyemprotan dikebun dapat digunakan untuk penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat, hanya bahan yang digunakan untuk menyemprot saja yang berbeda.
“Aksi mereka dalam pencegahan Covid-19 senantiasa memperhatikan prosedur penyemprotan diantaranya dengan memakai APD secara benar,” katanya. (OL-09)
Kabar gembira! Kementan pastikan stok & harga telur ayam terkendali jelang idul fitri 2026. Intip langkah strategis pemerintah lindungi konsumen di sini.
Meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga.
Berdasarkan data proyeksi neraca pangan nasional, komoditas cabai rawit diproyeksikan mengalami surplus sebesar 54 ribu ton pada Februari 2026.
Kenaikan harga cabai rawit merah dipicu berkurangnya pasokan dari Kabupaten Kepahiang, sementara harga beras premium Rp16.000/kg dan beras medium Rp13.750/kg.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Peran BPDP tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana, tetapi juga mencakup investasi pada pembangunan pengetahuan masyarakat.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Pada 2025 (angka sementara) produksi kakao berada di kisaran 616 ribu ton, dan pada 2026 diproyeksikan naik menjadi 635 ribu ton dengan luas areal mencapai 1,38 juta hektare.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved