Aturan Teknis Larangan Mudik Digodok, Ada Dispensasi

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) akan mengeluarkan aturan turunan dari Permenhub No 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran covid-19. Dengan adanya aturan turunan tersebut, Pemerintah mengatakan akan tetap dengan tegas melarang kegiatan mudik untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

Namun, menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati aturan turunan tersebut justru akan memberikan ketentuan khusus untuk memperbolehkan masyarakat bepergian pada zona merah atau PSBB. Dengan kriteria kebutuhan penting dan mendesak.

"Surat Edaran Dirjen nantinya akan mengatur kegiatan penyediaan transportasi (darat, laut, udara dan kereta api) untuk bepergian masyarakat dengan kebutuhan yang penting dan mendesak, yang harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara physical distancing yang telah diatur dalam Permenhub 18/2020," Adita melalui keterangan resminya, Jumat (1/5).

Artinya ada potensi masyarakat tetap bisa bepergian meski ke zona merah atau PSBB. Adapun kepentingan yang dimaksud belum dijelaskan secara komprehensif karena masih menunggu surat edaran dari aturan turunan tersebut.

Baca juga: Mudik Karena ada Kepentingan Mendesak? Boleh, Ini Syaratnya

Namun, di pembahasan selanjutnya pada keterangan resmi tersebut Kemenhub juga mengatakan tengah mengoordinasikan teknis pelaksanaan pemeriksaan calon penumpang dengan kriteria kebutuhan penting dan mendesak dengan pihak terkait. Adapun pihak terkait yang dimaksud seperti, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 sebagai pihak yang berwenang terhadap protokol kesehatan.

Adapun aturan ini disusun menyusul adanya usulan dari Kemenko Perekonomian untuk mengakomodir kebutuhan yang dinilai penting dan mendesak bagi masyarakat. Hal ini dilakukan agar perekonomian tetap dapat berjalan dengan baik dengan menyediakan transportasi penumpang secara terbatas, dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan.

“Mudik tetap dilarang, tidak ada perubahan atas hal itu. Yang tengah kami lakukan adalah menyusun Surat Edaran dari Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian sebagai aturan turunan dari Permenhub 25/2020. Hal itu sebagai tindak lanjut terhadap usulan dari Kemenko Perekonomian untuk mengakomodir kebutuhan yang penting dan mendesak bagi masyarakat," ujarnya.

Adita menegaskan, sebelum Surat Edaran tersebut diterbitkan, saat ini aturan yang berlaku terkait larangan penggunaan sarana transportasi masih seperti yang berlangsung saat ini yaitu larangan mengangkut penumpang keluar dan masuk wilayah PSBB, zona merah dan aglomerasi yang sudah PSBB, di semua moda transportasi. Sedangkan transportasi untuk logistik dan angkutan barang tetap berjalan seperti biasa. (OL-4)