Dana Pemulihan Ekonomi Fokus ke UMKM

KEPALA Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa dana pada pos pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun akan difokuskan guna membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Febrio menjelaskan dana Rp150 triliun itu merupakan bagian daritambahan belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun yang digunakan untuk penanganan dampak covid-19.

Saat ini pemerintah sedang mematangkan skema yang ditempuh guna membuat dunia usaha, utamanya UMKM, mendapatkan stimulus untuk mempertahankan usahanya. "Ini yang ingin kita lihat bagaimana Rp150 triliun ini bisa efektif untuk mengurangi beban mereka yang di sana. Jadi, fokusnya memang ke UMKM," jelas Febrio dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin. UMKM memiliki posisi strategis karena menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan juga jumlahnya cukup besar. Banyak tenaga kerja, utamanya sektor informal, bergantung pada sektor UMKM. Itu karena membantu UMKM dapat bertahan berarti juga membantu terjaganya pasar tenaga kerja dan daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Tetapkan sasaran

Direktur Eksekutif dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Tauhid Ahmad menuturkan sebelum anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun dicairkan, pemerintah perlu menetapkan sasaran penerima stimulus. Pencocokan data penerima stimulus amat penting guna memastikan niat baik pemerintah itu berjalan efektif dan optimal. "Sasarannya dulu ditetapkan karena memang UMKM itu ada sekitar 26 juta berdasarkan sensus ekonominya BPS. Tapi kalau dari Kemenkop, ada 60 juta. Di antara itu baru 4,28 juta nasabah yang terdata sebagai penerima KUR mikro," ujar Tauhid saat dihubungi, kemarin. Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy menyebutkan perlu ada penyelarasan data UMKM dari berbagai sumber pemilik data.

"Saya kira data ini perlu mengombinasikan data UMKM dari Kemenkop UMKM dan juga data terpadu kesehjahteraan sosial milik Kemenkos. Di samping itu data juga bisa digabungkan dengan data UMKM pengguna platform digital, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya," terang Yusuf. Tujuannya ialah agar pemerintah memiliki data yang komprehensif dan tepat sasaran. Setelah data itu rampung, kata Yusuf, pemerintah dapat memberikan bantuan dengan berbagai skema, seperti subsidi listrik dan BBM kepada UMKM serta subsidi bahan baku dan peluasan akses pembiayaan agar cash fl ow UMKM tetap berada dalam kondisi yang baik.

Tauhid menambahkan sektor lain yang terdampak, seperti restoran, hotel, dan industri kecil, juga perlu dijadikan prioritas pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian nasional. "Selain itu juga nasabah ultramikro. Itu ada sekitar 1.985 pelaku nasabah ultramikro yang saya kira perlu bantuan subsidi bunga. Jadi, pemberian bantuan subsidi ini juga paling tidak mengurangi beban mereka ketika mereka tidak bisa membayar tingkat bunga," tandasnya. (E-1)