Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PEMERINTAH melalui Kementerian Koordinator Perekonomian tengah menyiapkan sejumlah program guna melindungi masyarakat dari dampak penyebaran virus korona (covid-19) untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar Program Padat Karya Tunai harus diperbanyak.
Dalam pelaksanaan program padat karya tunai harus memenuhi standar kesehatan atau physical distancing seperti yang digambarkan pemerintah saat ini.
“Namun sesuai arahan Presiden yaitu tetap memperhatikan protokol kesehatan atau physical distancing, baik dari segi jumlah maupun segi cara” kata Airlangga melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/4).
Program-program padat karya di berbagai kementerian sudah ada, oleh karena itu Presiden menginginkan seluruh program ini diintegerasi, baik programnya maupun waktu pelaksanaannya.
“Presiden juga menginginkan program padat karya tunai mana yang dapat diakselerasi, ya diakselerasi,” ujar Airlangga.
Airlangga mencontohkan, terdapat program dari Kementerian Pertanian antara lain perpipaan, pembuatan embung, dan rehabilitasi kebun yang programnya sebagian tersebar di 34 provinsi.
“Di Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, terdapat lokasi-lokasi (Balai Latihan Kerja) BLK Komunitas yang juga nanti akan di koordinasikan dengan Kementerian Desa (dan PDTT),” jelasnya.
Airlangga pun menegaskan program-program yang ada di hampir setiap kementerian tersebut akan dikoordinasikan dan akan ditentukan jadwalnya.
“Juga ada keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui programnya ada dimana dan kapan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden menginstruksikan untuk mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai untuk menjaga daya beli masyarakat di pedesaan.
“Untuk menjaga daya beli masyarakat di Pedesaan, Pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan yakni penyaluran program perlindungan sosial dan mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai,” tutur Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Percepatan Program Padat Karya Tunai pada Selasa (7/4), di Jakarta. (E-3)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved