MENYIKAPI dampak virus korona (covid-19) terhadap dunia usaha, Kementerian Perindustrian merealokasi anggaran sebesar Rp 113,15 miliar, untuk mendorong produktivitas sektor industri dalam negeri.
“Realokasi anggaran ini kami kosentrasikan untuk memacu dunia usaha. Memang kami prioritaskan bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM),” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam rapat kerja virtual dengan Komisi VI DPR RI, Senin (6/4).
Menurut Agus, realokasi anggaran yang disiapkan sudah maksimal, meski nilainya tidak terlalu besar. Mengingat, alokasi anggaran Kemenperin dalam postur APBN 2020 hanya Rp 2,9 triliun.
Baca juga: Covid-19 Guncang Ekonomi, KSPI Khawatirkan PHK Massal
Lebih lanjut, dia menuturkan dari total realokasi anggaran tersebut, sekitar 81% atau Rp 92 miliar bakal disalurkan untuk sektor IKM. Agus juga berharap legislator, khususnya Komisi VI DPR RI, dapat mendukung rencana realokasi anggaran tersebut.
“Realokasi anggaran ini sesuai amanat Bapak Presiden. Tentu Kemenperin akan siap dan senang apabila dalam implementasinya, bekerja sama dengan anggota Komisi VI. Sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” paparnya.
Agus mengungkapkan re,alokasi anggaran diprioritaskan untuk tiga hal, yakni penanganan dampak kesehatan di sektor industri, realokasi untuk penanganan dampak sosial dan penanganan dampak tekanan pandemi covid-19 terhadap IKM.
Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Industri Diminta Produksi APD
Adapun rincian realokasi anggaran, yaitu Sekertariat Jenderal sebesar Rp 707 juta. Kemudian, untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Agro sebesar Rp 105,25 juta, Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) merealokasi angaran sebesar Rp 4,2 miliar, serta Ditjen Industri Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) sebesar Rp 4,86 miliar.
Lalu, untuk Ditjen IKMA merealokasi anggaran sebesar Rp 92,74 miliar, Ditjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) sebesar Rp 60 juta, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sebesar Rp 4,67 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) sebesar Rp 5,7 miliar, serta Inspektorat Jenderal merealokasi anggarannya sebesar Rp 105,5 juta.
Dari hasil kesimpulan rapat, Komisi VI DPR RI mendukung upaya refocusing dan realokasi anggaran Kemenperin 2020, untuk membiayai kegiatan prioritas nasional yang bermanfaat langsung kepada masyarakat.(OL-11)
