Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk melakukan relaksasi di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya komoditi nikel.
Hal itu ditempuh karena kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak karena adanya wabah virus korona (Covid-19). Sehingga perlu mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan ekonomi negara yang terdampak.
“Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah harus mulai berpikir untuk menggenjot sektor pertambangan dengan membuka keran ekspor ore nikel, karena hal ini bisa menghasilkan devisa,” kata Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara, La Mandi kepada Media Indonesia, Jumat (27/3).
Kebijakan lainnya yang bisa dilakukan pemerintah yakni melalui peningkatan pengiriman ore. Menurut La Mandi, Pemerintah harus memberikan dukungan, sehingga kebutuhan produksi bisa terlayani dengan baik.
“Dalam situasi seperti ini, harus ada relaksasi di sektor pertambangan, kenapa mesti malu-malu. Apalagi, berdasarkan pemberitaan yang saya baca, APBN kita saat ini mengalami defisit kurang lebih Rp450 triliun,” ujar La Mandi.
Baca juga : Pemerintah Lakukan Quantitative Easing Lewat Recovery Bond
Menurut dia, kebijakan relaksasi di sektor pertambangan tersebut bukan dalam konteks ingin mengambil keuntungan, akan tetapi untuk menyelamatkan devisa dan ekonomi negara.
“Untuk kebijakan ini, negera tidak perlu mengeluarkan anggaran. Pemerintah pusat hanya perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor dengan limit waktu yang terbatas,” tegasnya.
Kebijakan relaksasi tersebut, bisa diterapkan selama enam bulan bahkan setahun, dengan harapan wabah virus ini segera selesai.
“Jika keran eskpor ini dibuka, saya yakin pemerintah Tiongkok pasti membeli,” pungkasnya.
Diketahui, Pandemi global virus korona menimbulkan dampak luas bagi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling nyata, nilai tukar dollar terhadap rupiah kian tergelincir ke level Rp16 ribu. (OL-7)
Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya pelaku usaha mencermati skema tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di area parkir eks MTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai aturan pengupahan berpotensi memberikan tekanan terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur.
Menteri LH Hanif Faisol bekukan 80 izin lingkungan tambang batu bara & nikel. Evaluasi menyasar 1.358 unit di 14 provinsi kritis. Simak selengkapnya!
Nickel Industries Limited bersama Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi mahasiswa penerima beasiswa Nickel Industries asal Morowali.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berkomitmen membeli BBM dari Amerika Serikat senilai USD15 miliar sebagai bagian negosiasi dagang.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Kepala Pusat Makroekonomi Indef, M Rizal Taufikurahman, menjelaskan faktor global dan domestik yang memicu masuknya dana asing ke sektor nikel dan tambang logam Indonesia.
Harga nikel dunia di LME melonjak tajam menembus US$17.900 per ton pada Selasa (6/1). Rencana Indonesia memangkas kuota produksi 2026 jadi pemicu utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved