Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk melakukan relaksasi di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya komoditi nikel.
Hal itu ditempuh karena kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak karena adanya wabah virus korona (Covid-19). Sehingga perlu mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan ekonomi negara yang terdampak.
“Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah harus mulai berpikir untuk menggenjot sektor pertambangan dengan membuka keran ekspor ore nikel, karena hal ini bisa menghasilkan devisa,” kata Ketua Umum Kadin Sulawesi Utara, La Mandi kepada Media Indonesia, Jumat (27/3).
Kebijakan lainnya yang bisa dilakukan pemerintah yakni melalui peningkatan pengiriman ore. Menurut La Mandi, Pemerintah harus memberikan dukungan, sehingga kebutuhan produksi bisa terlayani dengan baik.
“Dalam situasi seperti ini, harus ada relaksasi di sektor pertambangan, kenapa mesti malu-malu. Apalagi, berdasarkan pemberitaan yang saya baca, APBN kita saat ini mengalami defisit kurang lebih Rp450 triliun,” ujar La Mandi.
Baca juga : Pemerintah Lakukan Quantitative Easing Lewat Recovery Bond
Menurut dia, kebijakan relaksasi di sektor pertambangan tersebut bukan dalam konteks ingin mengambil keuntungan, akan tetapi untuk menyelamatkan devisa dan ekonomi negara.
“Untuk kebijakan ini, negera tidak perlu mengeluarkan anggaran. Pemerintah pusat hanya perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor dengan limit waktu yang terbatas,” tegasnya.
Kebijakan relaksasi tersebut, bisa diterapkan selama enam bulan bahkan setahun, dengan harapan wabah virus ini segera selesai.
“Jika keran eskpor ini dibuka, saya yakin pemerintah Tiongkok pasti membeli,” pungkasnya.
Diketahui, Pandemi global virus korona menimbulkan dampak luas bagi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling nyata, nilai tukar dollar terhadap rupiah kian tergelincir ke level Rp16 ribu. (OL-7)
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyoroti dampak konflik geopolitik terhadap dinamika ekonomi global, khususnya ketegangan antara Iran dan Israel.
KETUA Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan aktivitas pertambangan di Indonesia tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.
KPPU merekomendasikan agar Kementerian Perdagangan dan KADI mengevaluasi kembali rencana kebijakan BMAD.
Kadin Indonesia mengungkapkan, transisi net zero merupakan strategi nasional terkait komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengaku menyerahkan proses hukum tiga anggota Kadin Cilegon, Banten, yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan.
Jika ditemukan alat bukti baru, Polda Banten akan melakukan pengembangan kasus tersebut. Ditreskrimum Polda Banten mengaku masih melakukan proses penyidikan hingga saat ini.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari sekitar US$1 miliar menjadi lebih dari US$33,64 miliar pada 2024.
Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved