Ini Dampak Kebijakan Penurunan Harga Gas ke APBN

Keputusan pemerintah  untuk menurunkan harga gas untuk industri menjadi US$6 per MMbtu per tanggal 1 April 2020 membawa dampak pada banyak sektor.

Yang paling jelas terdampak adalah setoran sektor migas ke negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Executive Energi Watch Mamit Setiawan mengatakan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terbesar adalah PNBP dari Migas  yang tahun lalu mencapai Rp115,1 T. Adapun tahun ini ditargetkan Rp123,7 triliun.

“Dengan  turunnya harga minyak dunia saat ini dan penurunan penerimaan negara dari gas maka target PNBP migas sebagaimana target dalam APBN 2020 sebesar Rp 127.3 triliun akan sulit tercapai” papar Mamit.

Pernyataan Mamit ini sejalan juga dengan yang dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat terbatas Rabu (18/3) lalu.

Menurut Sri Mulyani skenario penurunan harga gas berdampak pada besaran subsidi BBM sehingga berpengaruh pada keberlangsungan APBN ke depan.

Oleh karena itu pemerintah akan memberikan insentif penurunan harga gas ke industri yang benar-benar memberi nilai tambah.

Lebih lanjut Mamit menyampaikan bahwa dengan kondisi seperti ini SKK Migas harus melakukan pengawasan yang ketat kepada K3S untuk lebih bisa efiesien lagi dalam pelaksanaan operasional karena harga sedang turun dan pendapatan negara berkurang.

Untuk sektor midstream, Mamit menyampaikan sebagai sektor yang paling terpukul dengan penurunan harga gas indutri ini. Ia menjelaskan kebijakan penurunan harga gas untuk Industri ini memukul PGN selaku industri midstream.
 
“Jika Pemerintah menekan biaya distribusi dan transportasi turun menjadi US$1,5-2 per mmbtu akan sangat memberatkan industri midstream ini," ujar Mamit, Kamis (19/3).

Ia menyampaikan  kebijakan ini  berpotensi membuat PGN sebagai BUMN merugi. Hal ini mengingat 95% biaya yang dikeluarkan PGN bersifat tetap.

"Pembangunan pipa transmisi, distribusi, dan pembangunan terminal regasifikasi untuk LNG semua sudah dilakukan dengan investasi yang tidak sedikit. Biaya operasi dan pemeliharaan jaringan juga tidak bisa dipangkas begitu saja karena terkait kehandalan jaringan pipa dan aspek safety," lanjut Mamit.

Tidak hanya mengkhawatirkan kondisi yang bakal dialami PGN dalam waktu dekat, Mamit juga mengkhawatirkan nasib pengembangan industri midstream kedepan karena dianggap tidak menguntungkan lagi.

“Kementerian Perindustrian harus tanggung jawab terhadap pemberian nilai tambah terhadap insentif harga gas yg diberikan. Pemerintah, badan usaha hulu migas, badan hilir migas sudah berkorban banyak,” tandasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta agar industrI penerima insentif harga gas diverifikasi dan dipastikan memberikan nilai tambah. (E-3)