Langkah Responsif Pemerintah Jaga Ekonomi Patut Diapresiasi

PEMERINTAH akan mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian kedua guna menghadapi gejolak ekonomi global dan pandemik virus korona. Kebijakan pelonggaran itu diharapkan mampu menggeliatkan kembali industri manufaktur yang paling terdampak.

Rencananya, pemerintah akan menanggung beban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menunda PPh Pasal 22, PPh Pasal 25 dan mempercepat restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 6 bulan sejak kebijakan itu berlaku efektif.

Baca juga: BPJAMSOSTEK Sosialisasi PP 82 tahun 2019 Kepada Serikat Pekerja

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengapresiasi gerak cepat pemerintah merespons dinamika ekonomi dunia yang berdampak ke dalam negeri. Hal itu, menurutnya patut dikedepankan ketimbang mempertanyakan kecukupan insentif yang diberi oleh pengambil kebijakan.

"Jangan mempermasalahkan cukup atau tidak cukupnya (insentif yang diberikan pemerintah). Tapi kita lihat bagaimana cepatnya respons yang diberikan pemerintah. Yang harus kita apresiasi adalah kesediaan pemerintah dengan cepat untuk mengatasi pelambatan ekonomi yang sangat genting sekarang ini," kata Piter saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (12/3).

Menurutnya permasalahan terbesar dalam perekonomian ialah ketidakpastian. Ini yang sedang berdampak pada sektor keuangan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu ke belakang.

Pelamahan IHSG itu diakibatkan karena pergerakan di pasar saham banyak tertahan dan keluar mencari pasar yang lebih baik. Dampaknya, akan berujung pada melemahnya nilai tukar rupiah.

Beruntungnya, kata Piter, pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sigap mengambil kebijakan dalam melihat dinamika tersebut. Menurutnya, berbagai insentif dan pelonggaran kebijakan yang diberikan oleh 3 regulator itu akan terus melebar hingga perekonomian nasional tetap berdaya tahan.

"Mungkin kalau kondisi tidak membaik nanti, pemerintah bisa memperpanjang. Karena sekarang ini kita tidak bisa menghitung berapa yang dibutuhkan, tapi yang penting adalah gerak cepat dulu untuk memberikan confidence ke dunia usaha," jelas Piter.

Di sisi lain, dari sisi fiskal, berbagai insentif pajak yang akan diberikan pemerintah sudah pasti memperlebar defisit. Akan tetapi, kata Piter, melebarnya defisit bukan suatu perkara besar bila memang itu diperlukan.

"Yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana menstimulus perekonomian kita. Stimulus itu pasti akan menambah defisit. Jadi ruang defisit harus dibuka lebih lebar. Karena stimulus itu sangat dibutuhkan seperti sekarang ini. Pelebaran defisit itu jangan terlalu dibatasi," pungkasnya.

Baca juga: Jika Turun Lebih Dari 5%, IHSG Akan Dibekukan Selama 30 Menit

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelebaran defiist di 2020 merupakan keniscayaan. Hal itu disebabkan kondisi ekonomi global yang semula diperkirakan akan membaik, justru malah tersungkur lantaran merebaknya virus korona dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia.

Mantan Pelaksana Direktur Bank Dunia itu mengatakan, defisit akan diperlebar dikisaran 2,5% atau naik dari target dalam APBN 2020 sebesar 1,76%. (OL-6)