Kepala BKPM Titip Soal Tanah ke Walikota Batam

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Penandatanganan dilakukan di Ruang Nusantara, Kantor BKPM  oleh Ketua BKPM, Bahlil Lahadalia dan Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
"Nota kesepahaman kali ini hanya fokus bagaimana kecepatan, pengembangan kawasan dan saling mengisi membantu investasi dan pengurusan izin di daerah Kota Batam," kata Bahlil saat acara penandatanganan nota kesepahaman di Kantor BKPM Jakarta,  Senin (9/3).

Penandatanganan kesepahaman terkait penyelenggaraan sistem Online Single Submission (OSS) dengan sistem Indonesia-Batam Online Single Submission (IBOSS). Dalam rangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Menurut Bahlil banyak investasi di Batam yang seharusnya terealisasi dan memberikan keuntungan bagi negara namun akibat persoalan sengketa sehingga menjadi lambat.

Bahlil juga berpesan kepada Wali Kota Batam untuk memiliki ketegasan terhadap kepemilikan tanah secara utuh. "Jadi tanah di Batam juga begitu, hangan bapak (Rudi) hanya menguasai tapi tanah dimiliki orang. Nanti kita dianggap jabatan tak bermakna," tegas Bahlil.

Bahlil juga berjanji akan mendukung dan membantu secara utuh dalam langkah menyelesaikan masalah yang dialami Pemerintah Kota Batam kedepannya.

"Karena itu kami akan memback up penuh silahkan ambil langkah-langkah cepat mana yang bisa kita selesaikan," ucap Bahlil.

Walikota Batam, Rudi, mengaku bahwa investasi di kota Batam cukup banyak dan banyak yang menginginkan investasi di sana. Namun memiliki kendala salah satunya masalah lahan yang harus diselesaikan karena banyak masalah dialami investasi kota Batam yang bermuara di pengadilan.

"Semoga kepala BKPM dapat mengatasi salah satunya masalah lahan ini harus diselesaikan lahan supaya yang ingin investasi di Batam tak ada masalah," kata Rudi. (E-1)