Menteri-Menteri Diperintahkan Mulai Berhitung

PRESIDEN  Joko Widodo menginstruksikan seluruh menterinya untuk mulai mengalkulasi secara detail risiko pelemahan ekonomi global tahun ini yang bisa berdampak kepada Indonesia.

Presiden mengingatkan, perekonomian global diyakini masih akan mengalami ketidakpastian dan perlambatan karena berbagai faktor, seperti perang dagang dan situasi geopolitik di beberapa kawasan yang kemudian diperparah dengan munculnya virus korona.

“Saya minta sekali lagi untuk dikalkulasi secara detail mengenai risiko pelemahan ekonomi global dan kemungkinan dampak ekonomi lanjutan di 2021,” ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Dalam rapat terbatas dengan topik “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah 2021” yang dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para menteri kabinet Indonesia Maju itu, Presiden mengatakan langkah-langkah mitigasi yang telah dijalankan selama ini harus terus diperkuat dan menjadi acuan untuk kembali diterapkan di masa mendatang.

“Harus ada rancangan kebijakan fiskal 2021 yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, yang mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul dan melindungi perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global,” tuturnya.

Selain merumuskan strategi fiskal, penguatan dari sisi sektor riil juga harus dilakukan. Hilirisasi industri harus terus didorong, termasuk di kawasan Indonesia bagian timur.

“Penguatan UMKM terus dilakukan sehingga mereka mampu naik kelas dan masuk ke rantai pasok nasional dan global,” lanjut dia.

Pengembangan industri juga perlu difokuskan pada sektor-sektor yang bisa menjadi substitusi impor seperti baja dan farmasi.

Jika hal tersebut bisa dilakukan, Jokowi optimistis defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan bisa semakin ditekan.

Defisit APBN

Usai mengikuti rapat terbatas tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini bisa menyentuh 2,5%. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi defisit APBN 2019 yang kala itu sudah mencapai 2,2% dan pada 2018 yang hanya 1,8% dari PDB.

Untuk menekan pembengkakan defisit, pemerintah akan berupaya merumuskan berbagai kebijakan terutama dari sisi fiskal.
Sri Mulyani mengakui saat ini situasi ekonomi secara global masih terus bergerak terutama karena munculnya wabah virus korona yang menyebar hampir ke seluruh belahan bumi.

“Selama hampir 2,5 bulan ini, ada banyak dampak terhadap ekonomi di luar dan dalam negeri, seperti harga minyak dunia yang turun sangat drastis dan koreksi tajam di pasar-pasar keuangan dunia,” terangnya.

Ia meyakini ketidakpastian situasi saat ini masih akan terus berlanjut hingga beberapa waktu ke depan. Karena itu, kebijakan yang digulirkan pun harus menyesuaikan perkembangan yang ada. (E-2)