Indonesia Harus Lawan Pemberian Status Negara Maju

INSTITUTE for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai ukuran yang ditetapkan oleh United State Trade Representative (USTR) terkait status Indonesia menjadi negara maju tidak tepat.

Direktur Riset INDEF Aviliani menerangkan, berdasarkan hitungan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan Bank Dunia yaitu sebesar US$12.375.

Baca juga:Uang Pemanis Omnibus Tingkatkan Daya Beli

"Kita PNB-nya hanya US$3.840 di 2018 dan sebesar US$4.000 di 2019, masih jauh dari standar yang ditetapkan Bank Dunia," katanya di dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/2).

Selain itu, lanjutnya, tingkat kemiskinan Indonesia juga jauh masih tinggi dibandingkan dengan negara maju lainnya. Tingkat pengeluaran penduduk di bawah US$1,9 per hari masih tinggi sebesar 5,7% dari total penduduk di 2017, dan pengeluaran US$3,2 per hari sebesar 27,3%-nya.

"Di negara maju tingkat pengeluaran US$1,9 per hari rata-rata hanya sebesar 0,6%, dan pengeluaran US$3,2 per hari yanya 0,9% dari total penduduk," imbuhnya.

Baca juga:Anies-Emil Mangkir Rapat, Menteri PUPR: Anda Mau Lihat SMS Saya?

Ditetapkannya Indonesia sebagai negara maju hanya berdasarkan pada kontribusi perdagangan Indonesia terhadap dunia yakni di atas 0,5% dan keterlibatan Indonesia sebagai anggota G-20.

"Benar bahwa share ekspor Indonesia pada 2018 mencapai 0,9% terhadap total ekspor dunia, namun ini tidak cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju karena tidak didukung oleh indikator lain seperti GNI per capita serta indikator kesejahteraan lainnya," jelasnya.

Meski memiliki kontribusi ekspor dunia mencapai 0,9%, lanjutnya peringkat Indonesia jauh di bawah Vietnam, Thailand, dan Malaysia yakni di posisi 29 dunia. Kontribusi ekspor Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pun dinilai paling rendah di antara negara-negara G-20.

"Peranan ekspor indonesia tidak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Peranan ekspor terhadap PDB Indonesia hanya kisaran 20%-25% terhadap PDB. Berbeda dengan Vietnam yang peranan ekspornya mencapai 105% terhadap PDB," kata dia.

Untuk itu, Aviliani meminta pemerintah melakukan protes kepada USTR agar mengembalikan status Indonesia sebagai negara berkembang. Pasalnya, dengan status negara maju tersebut akan berdampak buruk kepada perdagangan dalam negeri.

Indonesia akan dikenakan hukum countervailing duty (CVD) yakni keringanan bea masuk 2% produk Indonesia akan hilang dan volume standar impor yang diabaikan akan dihapuskan.

Baca juga:Duplikasi Manifes Impor Potensi Rugikan Negara Miliaran

Kebijakan itu membuat USTR berwenang untuk melakukan penyelidikan atas berbagai produk impor Indonesia dan akan dikenakan hukuman jika negara memberi subsidi untuk menekan harga barang ekspor.

"Hal ini menimbulkan implikasi bahwa ke depan produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS karena pengenaan tarif," tambahnya.

lni kemudian, akan memberikan implikasi tidak hanya mempengaruhi status produk yang diselidiki namun dampak lanjutannya akan membawa perubahan ikutan status Indonesia dalam berbagai hal. (Van/A-3)