NEWSTICKER

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88

TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven

KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut

PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi

Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

81 UU Diubah dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

M. Ilham Ramadhan Avisena

24/1/2020 19:45

81 UU Diubah dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja — Aksi buruh saat menolak Omnibus Law Cipta Lapanga Kerja(Antara/Dhemas Reviyanto)

SEBANYAK 81 undang-undang (UU) akan akan diubah, diganti atau dihilangkan dalam Rancangan Undang Undang Cipta Lapangan Kerja dengan pendekatan Omnibus Law.

Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi di Jakarta, Jumat (24/1).

Sebelumnya diketahui jumlah UU yang akan diubah, diganti atau dihilangkan sebanyak 79 UU dengan 1.244 pasal.. 2 UU lainnya yang masuk dalam skema ombinus law cipta lapangan kerja, yaitu UU yang berkaitan dengan koperasi dan kawasan perdagangan bebas.

Elen memastikan tidak ada substansi yang berubah meski ada penambahan jumlah UU.

Baca juga : Pembuatan Draf Omnibus Law Harus Terbuka dan Libatkan Publik

"Ini sebenarnya administratif. Substansinya sudah masuk, ini soal pencatatan saja," kata dia.

UU yang terkait dengan kawasan perdagangan bebas, kata Elen, merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelum ditambah, UU yang dimasukkan hanya soal Free Trade Zone (FTZ/kawasan dagang bebas) Batam, Bintan dan Karimun.

Dari rekomendasi KPK, ternyata masih ada satu UU lagi yang belum dimasukkan oleh tim teknis penyusun RUU. "Ada satu UU lagi, yaitu UU KPBPB Sabang," pungkas Elen. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi

Berita Lainnya

Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan
19/5/2025 10:00
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru
29/3/2025 01:30
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Pengamat Sebut Rancangan UU Pemilu Rawan Diakali Gunakan Model Omnibus Law
26/1/2025 15:24
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Bisa Hapus Parlementary Threshold
07/1/2025 13:03
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK
02/1/2025 23:20
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik
02/1/2025 12:34
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

LOAD MORE

Opini

Konflik Thailand-Kamboja Menguji ASEAN
07/8/2025 05:05
Pengibaran Bendera One Piece, Bagaimana Menyikapinya?
07/8/2025 05:00
Kurikulum Berbasis Cinta
06/8/2025 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00
Dalil Keberatan atas Putusan Vonis Pidana Korupsi Importasi Gula dan Peluang Bebasnya Tom Lembong
28/7/2025 05:00
Membungkam Kolegium, Mengancam Keselamatan Publik
21/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved